Format *.DOC:

AKIBAT HUKUM AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS MENGENAI PENGALIHAN RUMAH KE PIHAK KETIGA (OVER CREDIT) TANPA PERSETUJUAN BANK

AKIBAT HUKUM JUAL BELI TANAH HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN DENGAN BANGUNAN YANG DIMILIKI OLE

AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENGURUS YAYASAN DALAM MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM UNIT USAHANYA

ASPEK TANGGUNG JAWAB DEVELOPER DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi kredit (kreditur) terhadap jaminan hak atas tanah yang belum bersertipikat

COVER NOTE SERTA AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS

FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI PEMBINA UNTUK MELINDUNGI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN

FUNGSI PENGECEKAN SERTIFIKAT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR

HAK ISTRI BERBEDA AGAMA ATAS WASIAT WAJIBAH HARTA WARISAN SUAMINYA BERAGAMA ISLAM (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 KAG2010)

HAK SEMPURNA YANG MELEKAT PADA PEMENANG LELANG (LELANG BENDA TIDAK BERGERAKTANAH)

HAK WARIS ATAS TANAH YANG DIPEROLEH ANAK BELUM DEWASA DARI HASIL PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN

IMPLIKASI HUKUM ADANYA DEGRADASI AKTA SEBAGAI AKIBAT AWAL DAN AKHIR AKTA PARTIJ YANG TIDAK DIBACAKAN OLEH NOTARIS DALAM HAL PARA PIHAK MEMBACA SENDIRI

IMPLIKASI HUKUM PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP NEGARA

KARAKTERISTIK HAK MILIK ATAS TANAH DAN RUMAH YANG PEROLEHANNYA MELALUI LELANG

KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KEABSAHAN BADAN HUKUM YAYASAN YANG AKTANYA DIBUAT BERDASARKAN KETERANGAN PALSU

KEABSAHAN PELEPASAN HAK PENGELOLAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG

KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SETELAH SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN PENDIRIANNYA DICABUT

KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS YYANG TERDAPAT RENVOOI PADA AWAL DAN AKHIR AKTA

KEKUATAN HUKUM KLAUSULA YANG DIBUAT UNTUK TIDAK MENGIKAT PARA PIHAK DALAM KONTRAK BISNIS (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) DENGAN BENTUK AKTA NOTARIS

KEKUATAN MENGIKAT SURAT PERDAMAIAN ATAS SENGKETA WARIS YANG DIBUAT OLEH KEPALA DESA

KEPASTIAN BAGIAN WARISAN UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DALAM AKTA NOTARIS

KEWAJIBAN NOTARIS MENJAGA RAHASIA BANK DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH MELAKSANAKAN PENGAWASAN KEPADA NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49PUU-X2012

KONDISI KESEHATAN YANG HARUS DIPENUHI NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA

KUTIPAN BUKU LETER C SEBAGAI ALAT BUKTI PERSIL TERHADAP SERTIFIKAT GANDA

LARANGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS DILUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS

Otensitas Akta PPAT Sebagai Pejabat Umum

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM HAL PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN TERKAIT DIALIHKANNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL OLEH MAHKAMAH AGUNG YANG BERKAITAN DENGAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

PEMBATASAN HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA DALAM PENGANGKATAN NOTARIS BERDASARKAN PASAL 3 HURUF (h) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

PEMILIKAN HAK ATAS TANAH ABSENTEE YANG PERALIHANNYA DIPEROLEH DARI PERISTIWA HUKUM

PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK UNTUK PROMOSI NOTARIS MENURUT KODE ETIK NOTARIS

PENGGUNAAN SURROGATE PADA AKTA NOTARIS BERDASARKAN PASAL 44 AYAT (1) UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

PENJUALAN HARTA BERSAMA BERUPA HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN KAWIN

PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA DIBAWAH TANGAN OLEH DEBITUR BANK

PERANAN NOTARIS TERHADAP PENGINPUTAN DATA AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)

Perbandingan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan dan Batal Demi Hukum

PERIKATAN JUAL BELI DAN KUASA MENJUAL YANG DIBUAT ATAS DASAR PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG

PERJANJIAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PENERIMA MAGANG

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK YANG DIMERGER

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS JAMINAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS HAK PENGELOLAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PEMBERIAN KREDIT KONSTRUKSI PERUMAHAN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Bersertifikat Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT LARANGAN PEMBAGIAN DIVIDEN DALAM PERJANJIAN KREDIT

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN NOTULEN RUPS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT ATAS HARTA YANG DIPEROLEH DARI HIBAH SETELAH ORANG TUA ANGKATNYA MENINGGAL DUNIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK ATAS BENDA JAMINAN PENANGGUNG PADA DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 569 KPdt.Sus2013)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT YANG TIDAK DITETAPKAN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PENERIMA FIDUSIA YANG KEMUDIAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK DENGAN ADANYA PENERBITAN SERTIPIKAT GANDA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PPAT SEBAGAI TERGUGAT DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH (Study Kasus Atas Putusan Pengadilan Negeri Sorong No.73PDT.G2014PN.S)

PERMOHONAN HAK ATAS TANAH TERLANTAR PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BERDASARKAN PERJANJIAN GANTI RUGI PELEPASAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri)

PERUBAHAN STATUS KEPEMILIKAN HARTA BENDA WAKAF YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN TUKAR MENUKAR

PETOK D SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA TLOGOSADANG, KECAMATAN PACIRAN, KABUPATEN LAMONGAN

PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIMILIKI PEWARIS BERDASARKAN PERJANJIAN NOMINEE

PROSEDUR PEMECAHAN TANAH PERTANIAN DAN CARA-CARA KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JOMBANG SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS YANG MENOLAK MENERIMA PROTOKOL

TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBUAT BERDASARKAN ATAS KUASA YANG BERMASALAH

TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM MEBUAT AKTA PERALIHAN HAK YANG OBYEKNYA MASIH MENJADI AGUNAN TANPA PERSETUJUAN DARI KREDITUR

TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN YANG OBJEKNYA MASIH MENJADI AGUNAN TANPA PERSETUJUAN KREDITUR tanggung gugat Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum

TANGGUNG JAWAB HUKUM MANTAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA TERHADAP KERAHASIAN AKTA

TANGGUNG JAWAB KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA TERHADAP DANA INVESTOR DI PERUSAHAAN YANG MENGALAMI PAILIT

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA NOMINEE PEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DAN INVESTOR ASING

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN PERNYATAAN SETOR MODAL DALAM PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MENCANTUMKAN LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA KARTU NAMA NOTARIS

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TIDAK MENYERAHKAN PROTOKOL NOTARIS KEPADA NOTARIS LAIN – Copy

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TIDAK MENYERAHKAN PROTOKOL NOTARIS KEPADA NOTARIS LAIN

TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG TURUT SERTA DILAKUKAN OLEH NOTARIS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS ATAS MINUTA AKTA YANG RUSAK

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PPAT ATAS PAJAK

Format *.PDF:

AKIBAT HUKUM AKTA YANG DIBUAT OLEH NOTARIS MENGENAI PENGALIHAN RUMAH KE PIHAK KETIGA (OVER CREDIT) TANPA PERSETUJUAN BANK

AKIBAT HUKUM JUAL BELI TANAH HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN DENGAN BANGUNAN YANG DIMILIKI OLE

AKIBAT HUKUM TINDAKAN PENGURUS YAYASAN DALAM MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL KE DALAM UNIT USAHANYA ASPEK TANGGUNG JAWAB DEVELOPER DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH

Bagaimana perlindungan hukum bagi pemberi kredit (kreditur) terhadap jaminan hak atas tanah yang belum bersertipikat

COVER NOTE SERTA AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI PEMBINA UNTUK MELINDUNGI NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JABATAN

FUNGSI PENGECEKAN SERTIFIKAT SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR HAK ISTRI BERBEDA AGAMA ATAS WASIAT WAJIBAH HARTA WARISAN SUAMINYA BERAGAMA ISLAM (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 KAG2010)

HAK SEMPURNA YANG MELEKAT PADA PEMENANG LELANG (LELANG BENDA TIDAK BERGERAKTANAH)

HAK WARIS ATAS TANAH YANG DIPEROLEH ANAK BELUM DEWASA DARI HASIL PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN IMPLIKASI HUKUM ADANYA DEGRADASI AKTA SEBAGAI AKIBAT AWAL DAN AKHIR AKTA PARTIJ YANG TIDAK DIBACAKAN OLEH NOTARIS DALAM HAL PARA PIHAK MEMBACA SENDIRI

IMPLIKASI HUKUM PROTOKOL NOTARIS SEBAGAI ARSIP NEGARA

KARAKTERISTIK HAK MILIK ATAS TANAH DAN RUMAH YANG PEROLEHANNYA MELALUI LELANG

KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KEABSAHAN BADAN HUKUM YAYASAN YANG AKTANYA DIBUAT BERDASARKAN KETERANGAN PALSU

KEABSAHAN PELEPASAN HAK PENGELOLAAN TANAH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SORONG

KEDUDUKAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS SETELAH SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN PENDIRIANNYA DICABUT KEDUDUKAN HUKUM AKTA NOTARIS YYANG TERDAPAT RENVOOI PADA AWAL DAN AKHIR AKTA

KEDUDUKAN NOTARIS ATAS PERMINTAAN PARA PIHAK UNTUK MEMEDIASI PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERUSAHAAN DAERAH BPR KOTA MADIUN

KEKUATAN HUKUM KLAUSULA YANG DIBUAT UNTUK TIDAK MENGIKAT PARA PIHAK DALAM KONTRAK BISNIS (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING) DENGAN BENTUK AKTA NOTARIS

KEKUATAN MENGIKAT SURAT PERDAMAIAN ATAS SENGKETA WARIS YANG DIBUAT OLEH KEPALA DESA KEPASTIAN BAGIAN WARISAN UNTUK AHLI WARIS NON MUSLIM DALAM AKTA NOTARIS

KEWAJIBAN NOTARIS MENJAGA RAHASIA BANK DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KREDIT

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH MELAKSANAKAN PENGAWASAN KEPADA NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49PUU-X2012

KONDISI KESEHATAN YANG HARUS DIPENUHI NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA

KUTIPAN BUKU LETER C SEBAGAI ALAT BUKTI PERSIL TERHADAP SERTIFIKAT GANDA

LARANGAN PEMBUATAN AKTA NOTARIS DILUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS

Otensitas Akta PPAT Sebagai Pejabat Umum

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERUSAHAN LEMBAGA PEMBIAYAAN DALAM HAL PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN TERKAIT DIALIHKANNYA OBJEK JAMINAN FIDUSIA

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL OLEH MAHKAMAH AGUNG YANG BERKAITAN DENGAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH

PEMBATASAN HAK ASASI MANTAN NARAPIDANA DALAM PENGANGKATAN NOTARIS BERDASARKAN PASAL 3 HURUF (h) UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS

PEMILIKAN HAK ATAS TANAH ABSENTEE YANG PERALIHANNYA DIPEROLEH DARI PERISTIWA HUKUM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK UNTUK PROMOSI NOTARIS MENURUT KODE ETIK NOTARIS

PENGGUNAAN SURROGATE PADA AKTA NOTARIS BERDASARKAN PASAL 44 AYAT (1) UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

PENJUALAN HARTA BERSAMA BERUPA HAK ATAS TANAH DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN KAWIN

PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA DIBAWAH TANGAN OLEH DEBITUR BANK Bagus P. Gutomo (12

PERANAN NOTARIS TERHADAP PENGINPUTAN DATA AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM (SABH)

Perbandingan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Yang Dibatalkan dan Batal Demi Hukum

PERIKATAN JUAL BELI DAN KUASA MENJUAL YANG DIBUAT ATAS DASAR PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PERJANJIAN MAGANG BAGI CALON NOTARIS SEBAGAI UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS PENERIMA MAGANG

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR KREDIT PEMILIKAN RUMAH BANK YANG DIMERGER

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS JAMINAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS HAK PENGELOLAAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PADA PEMBERIAN KREDIT KONSTRUKSI PERUMAHAN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI

Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Tanah Bersertifikat Berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS AKIBAT LARANGAN PEMBAGIAN DIVIDEN DALAM PERJANJIAN KREDIT

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS ATAS AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT BERDASARKAN NOTULEN RUPS YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT ATAS HARTA YANG DIPEROLEH DARI HIBAH SETELAH ORANG TUA ANGKATNYA MENINGGAL DUNIA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK ATAS BENDA JAMINAN PENANGGUNG PADA DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 569 KPdt.Sus2013)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT YANG TIDAK DITETAPKAN BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PENERIMA FIDUSIA YANG KEMUDIAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SERTIPIKAT HAK MILIK DENGAN ADANYA PENERBITAN SERTIPIKAT GANDA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA WASIAT SERTA PERTANGGUNGJAWABAN OLEH NOTARIS YANG TIDAK MENDAFTARKAN AKTA WASIAT

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KONFIRMASI PEMESANAN PEMBELIAN RUMAH SUSUN YANG DIBUKUKAN DALAM BUKU KHUSUS (DI WAARMERK

PERMOHONAN HAK ATAS TANAH TERLANTAR PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL BERDASARKAN PERJANJIAN GANTI RUGI PELEPASAN HAK ATAS TANAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Neger

PERUBAHAN STATUS KEPEMILIKAN HARTA BENDA WAKAF YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN TUKAR MENUKAR

PETOK D SEBAGAI DASAR PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH DI DESA TLOGOSADANG, KECAMATAN PACIRAN, KABUPATEN LAMONGAN

PEWARISAN HAK MILIK ATAS TANAH YANG DIMILIKI PEWARIS BERDASARKAN PERJANJIAN NOMINEE

PROSEDUR PEMECAHAN TANAH PERTANIAN DAN CARA-CARA KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JOMBANG RANGKAP JABATAN NOTARIS SEBAGAI PEMIMPIN BADAN USAHA

SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS YANG MENOLAK MENERIMA PROTOKOL

TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBUAT BERDASARKAN ATAS KUASA YANG BERMASALAH

TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM MEBUAT AKTA PERALIHAN HAK YANG OBYEKNYA MASIH MENJADI AGUNAN TANPA PERSETUJUAN DARI KREDITUR

TANGGUNG GUGAT NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERALIHAN YANG OBJEKNYA MASIH MENJADI AGUNAN TANPA PERSETUJUAN KREDITUR

tanggung gugat Perseroan Terbatas yang belum berstatus badan hukum

TANGGUNG JAWAB HUKUM MANTAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA TERHADAP KERAHASIAN AKTA

TANGGUNG JAWAB KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA TERHADAP DANA INVESTOR DI PERUSAHAAN YANG MENGALAMI PAILIT

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA NOMINEE PEMILIKAN HAK ATAS TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING DAN INVESTOR ASING

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN PERNYATAAN SETOR MODAL DALAM PEMBUATAN AKTA PERSEROAN TERBATAS

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MENCANTUMKAN LAMBANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA KARTU NAMA NOTARIS

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TIDAK MENYERAHKAN PROTOKOL NOTARIS KEPADA NOTARIS LAIN – Copy

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG TIDAK MENYERAHKAN PROTOKOL NOTARIS KEPADA NOTARIS LAIN

TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA OTENTIK YANG TURUT SERTA DILAKUKAN OLEH NOTARIS

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN JABATAN NOTARIS ATAS MINUTA AKTA YANG RUSAK

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PPAT ATAS PAJAK