Ahli Ungkap ‘Kejanggalan’ Proses Penyidikan Polri

Seharusnya perkara-perkara yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan harus dihentikan penyidik agar ada kepastian hukum.

Praktisi hukum yang juga ahli hukum acara pidana, Luhut MP Pangaribuan, mengungkap sebuah ‘kejanggalan’ dalam proses penanganan perkara pidana di Indonesia. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir data Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepolisian dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kejaksaan dalam pidana umum seluruh Indonesia menunjukkan kondisi tidak sebanding. Ia menduga jumlah Sprindik Kepolisian lebih besar daripada SPDP yang diterima penuntut umum dari Kejaksaan.

Luhut menunjukkan data jumlah sprindik Kepolisian 2012-2014 terdapat 643.063 perkara yang disidik. Akan tetapi, jumlah SPDP yang diterima Kejaksaan dalam kurun waktu yang sama hanya 463.697 perkara. Artinya, terdapat selisih 179.366 perkara yang disidik dan tidak dilaporkan ke pihak Kejaksaan lewat SPDP.

Ada yang janggal dari perbedaan angka itu. “Seharusnya data SPDP lebih besar dari Sprindik Kepolisian, tetapi yang terjadi sebaliknya bahwa data Sprindik Kepolisian lebih besar jumlahnya dari data SPDP Kejaksaan,” ungkap Luhut MP Pangaribuan saat dimintai pandangannya sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian KUHAP di ruang sidang MK, Selasa (29/3).

(more…)

Penting! Begini Caranya Maknai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

Kekeliruan pemaknaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berdampak pada kriminalisasi dan seolah-olah bentuk ketidakpastian hukum.

Penting! Begini Caranya Maknai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor
Ada hal yang selama ini keliru ketika memaknai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sayangnya, pihak yang acapkali keliru justru berasal dari kalangan yang semestinya punya pemahaman baik dalam memaknai kedua pasal tersebut, termasuk para penegak hukum.

Hal itu terungkap dalam sebuah diskusi bertema “Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi, Norma dan Praktiknya” di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera) di Jakarta, Selasa (29/3). Salah satu narasumber, Mantan Komisioner KPK, Chandra M Hamzah berpendapat bahwa banyak pihak yang terjebak pada unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

“Nggak perlu takut dikriminalisasi dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sepanjang konsisten dalam menafsirkannya,” kata Chandra.

Biasanya, lanjut Chandra, cukup banyak pihak yang terpaku pada unsur dalam dua pasal tersebut. Dimana, seolah-olah unsur tersebut adalah hal yang menjadi penekanan dan penegasan dalam pasal itu. Padahal, kata Chandra, unsur tersebut hanya sebatas sarana atau cara bagi pelaku untuk melakukan tindakan korupsi. Jika dikelompokan, ada tiga kelompok utama yang menjadi konstruksi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Ketiga kelompok itu, yakni perbuatan, sarana, dan akibat. Misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi masuk dalam kelompok perbuatan. Lalu unsur “secara melawan hukum” masuk dalam kelompok sarana. Selanjutnya, unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” masuk dalam kelompok akibat.

“Secara tata urutan memang unsur ‘secara melawan hukum’ terletak di depan. Tapi bukan berarti itu yang mesti dicari terlebih dahulu. Memulai dari unsur melawan hukum itu keliru besar tapi mulai dari perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau korporasi. Sehingga buktikan dulu perbuatan sebagai baru kemudian cari soal unsur melawan hukumnya,” kata Chandra.

Di tempat yang sama, Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Arsil mengatakan pergeseran dalam memaknai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor secara tidak langsung membuat ketidakpastian hukum khususnya dalam hal apakah perbuatan seseorang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi atau tidak. Makanya, ia menilai perlu ada yang diluruskan dalam memaknai dua pasal secara tepat.

Contohnya, lanjut Arsil, ada pada beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) salah satunya putusan MA No.69 K/Pid.Sus/2013/ Dalam putusan itu dinyatakan bahwa karena tidak adanya audit BPK atau BPKP maka Jaksa tidak dapat membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Menurut Arsil, pertimbangan tersebut memberi kesan bahwa audit BPK atau BPKP mutlak diperlukan untuk mengetahui kerugian keuangan negara. “Padahal itu sebagai akibat bukan sebagai inti delik,” katanya.

Menurutnya, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor cukup dipahami bahwa inti delik (Bestanddelen Van Het Delict), yakni “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Sehingga, tak perlu membutuhkan bukti seperti audit BPK atau BPKP untuk mengetahui kerugian keuangan negara karena hal itu bukanlan inti dari delik.

“Memahami unsur pokok delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 terletak pada unsur ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’ dapat menjangkau perbuatan koruptif secara luas tanpa menimbulkan kekhawatiran kriminalisasi,” kata Arsil

Legislative Error
Sementara itu, Ketua DPN PERADI Luhut MP Pangaribuan punya perspektif yang berbeda terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Ia berpendapat, bahwa ada yang keliru dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor khususnya terkait dengan konsep ancaman hukuman antara kedua pasal itu.

Menurut Luhut, oleh karena Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, mestinya ancaman pidana yang saat ini diatur dalam Pasal 2 mestinya tidak lebih tinggi dari Pasal 3. Sebab secara konsep, Pasal 3 UU Tipikor merupakan perberatan dari tindakan yang diatur di Pasal 2 UU Tipikor.

“Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ini terjadi legislative error, mestinya Pasal 3 harus lebih berat hukuman dibanding Pasal 2 karena dia tahu kalau dia menyalahgunakan wewenang untuk melakukan pidana,” tutup Luhut.

(more…)

Ini Suka Duka Menjadi Pengacara Tersangka Pembunuhan

Setiap orang yang menjalani proses hukum, memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Setidaknya inilah yang menjadi prinsip Petrus Bala Pattiyona, pengacara senior yang beberapa kali pernah menjadi pembela terdakwa pembunuhan. Menjadi pengacara kasus pembunuhan diakui Petrus memberikan pengaruh kepada dirinya. Setidaknya ketika orang yang dibela dihukum mati padahal tidak bersalah, Petrus mengaku ikut larut dalam putusan hakim tersebut.

“Kalau kasus pembunuhan dukanya ternyata yang dibela tidak bersalah dan dihukum mati itu sedih sekali. Jadi ikut larut dalam keputusan hakim. Ketika 1986 ada klien yang tidak bersalah dan dihukum mati. Sudah melakukan usaha sampai akhir, tetapi kan hukumannya hukuman mati,” ujarnya kepada hukumonline.

Namun tidak semua terdakwa kasus pembunuhan orang dibela Petrus dijatuhi hukuman mati. Ada juga kliennya yang dibebaskan hakim dari hukuman mati. Hal ini tentu saja membuat dia senang. “Jadi dia dituduh melakukan pembunuhan kemudian hakim membebaskan,” paparnya.

Menjadi public enemy (dikecam masyarakat, red) serta tekanan publikjuga menjadi dinamika yang Petrus dapatkan ketika membela orang yang didakwa melakukan pembunuhan. Untuk itu, bisa dikatakan bahwa tekanan publik kepada pengacara sangat luar biasa.

“Saya dulu bela di Pandeglang, saya harus dikawal oleh tentara sampai Serang. Karena emosi masyarakat melihat saya terlalu mati-matian membela orang. Contoh kasus pemerkosaan keluarga Acan tahun 1995, saya satu-satunya orang yang membela orang yang dikejar massa dan sidangnya tidak di pengadilan lagi tetapi di GOR dan dijaga oleh tentara semua,” ujarnya.

Petrus mengatakan, dengan prinsip siapapun harus mendapatkan bantuan hukum, maka pertimbangan memilih klien harus berdasarkan hati nurani. “Sekalipun dia tidak punya uang akan saya bela. Orang yang punya uang dan bersalah pun saya bela. Contohnya saya menolak orang yang butuh bantuan saya, toh dia tetap dibela. Jadi bagaimanapun juga saya akan bela. Tetapi perlakuannya beda, dia tidak boleh menuntut perlakuan istimewa dari saya karena dia orang yang salah. Yang penting dibantu dulu,” jelasnya.

Selain itu, simpati terhadap perasaan keluarga korban juga sangat dibutuhkan. “Saya selalu baik kepada keluarga korban. Saya jelaskan kepada mereka bahwa saya adalah pengacara yang bertugas memberikan bantuan hukum namun tidak membela mati-matian karena kita tahu mereka bersalah. Tapi kita jelaskan orang bersalah sekalipun, punya hak hukum untuk dibela,” paparnya.

Abdi Mujiono, PBH DPC PERADI Cirebon punya pengalaman yang sama dengan Petrus saat dirinya menjadi pengacara untuk terdakwa kasus pembunuhan. Dirinya mendapatkan tekanan, baik dari keluarga korban maupun masyarakat.

“Saya sendiri pernah mengalami. Saya mendampingi keluarga korban tidak terima atas terdakwa dengan membawa banyak massa pada saat persidangan dan cukup memberi tekanan psikis kepada terdakwa, pengacara, dan hakim. Dan hal itu yang dikatakan pengalaman yang seru. Karena wajar lah keluarga korban tidak terima atas perlakuan pelaku. Secara mental cukup mengkhawatirkan dan takut ribut. Dan memberikan dampak mental kepada terdawka. Dan faktor persidangan juga bisa berubah,” katanya.

Sedangkan pengalaman suka adalah datang dari keluarga korban, misalnya keluarga korban kondusif, terdakwa bisa memberikan secara gamblang mengenai keadaannya. Saksi-saksi juga bisa menjelaskan keterangan yang sejelasnya. Itulah yang membuat Abdi bahagia.

“Karena kan pidana adalah seni. Karena faktor persidangan yang kita ungkap. Karena fakta persidangan yang mengungkap semua fakta yang terjadi atau delik perkara bagaimana,” tuturnya.

Tekanan publik juga sudah biasa dialami Abdi ketika menjadi pengacara kasus pembunuhan. Mengatasi situasi ini, Abdi biasanya tetap berupaya menjelaskan duduk persoalan kasusnya secara jelas agar masyarakat yang merupakan orang awam hukum dapat memahami.

“Kami penasehat hukum yang ditunjuk oleh pengadilan, hanya mendampingi terhadap hak- hak terdakwa. Kewajiban dari undang-undang untuk mendampingi yang diancam lebih dari lima tahun. Kita hanya mendampingi sesuai undang-undang, dan berusaha secara maksimal agar terdakwa mendapatkan hak-haknya,” jelasnya.

Sumber: http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56fd2393d8e63/ini-suka-duka-menjadi-pengacara-tersangka-pembunuhan

Apa Syarat-syarat Pendirian Kantor Konsultan Hukum?

Saya bersama teman-teman (Sarjana Hukum) bermaksud untuk mendirikan satu kantor konsultasi hukum nonlitigasi, mohon informasi wadah apakah yang paling cocok untuk kami? Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk pendirian kantor ini dan adakah hal-hal lain yang harus kami perhatikan dan penuhi? Terima kasih.

Jawaban :

Sebelumnya perlu dipahami bahwa konsultan hukum non-litigasi atau yang memberikan jasa hukum di luar pengadilan juga wajib memiliki izin advokat. Hal ini sesuai dengan definisi jasa hukum yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) yaitu merupakan jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (lihat Pasal 1 ayat [2] UU Advokat). Lebih lanjut, simak artikel Apakah Konsultan Hukum Non-litigasi Juga Harus Punya Izin?

 

Pada dasarnya, bentuk kantor advokat tidak dibatasi pada suatu bentuk tertentu. Kantor hukum atau kantor advokat dapat berbentuk:

1.   Usaha perseorangan. Prosedur pendirian kantor advokat yang berbentuk usaha perseorangan dapat Anda simak dalam artikel ini.

2.     Firma. Prosedur pendirian kantor advokat yang berbentuk firma dapat Anda simak dalam artikel ini.

3.      Persekutuan perdata atau maatschap (berdasarkan Pasal 1618 KUHPerdata atau lihat juga Pasal 1 angka 4 Kepmenhukham No. M.11-HT.04.02 Tahun 2004). Prosedur pendirian kantor advokat yang berbentuk persekutuan perdata sama dengan yang berbentuk firma. Karena syarat pendirian persekutuan perdata sama dengan firma, yaitu harus didirikan oleh paling sedikit dua orang berdasarkan perjanjian dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

 

Jadi, jika ada lebih dari satu orang yang akan mendirikan kantor advokat, maka Anda dan rekan-rekan advokat lainnya dapat memilih bentuk firma atau maatschap. Dalam praktiknya, menurut Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn. dalam buku Mendirikan Badan Usaha (hal. 20), para pengacara (advokat) di Indonesia sering menggunakan bentuk firma (Firma hukum). Namun, menurutnya, kantor advokat lebih tepat menggunakan bentuk maatschap karena dalam maatschap masing-masing advokat yang menjadi teman serikat bertindak sendiri dan bertanggung jawab secara pribadi (lihat Pasal 1642 KUHPer).

 

Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan dalam pendirian atau pembukaan kantor advokat adalah mengenai kewajiban menyampaikan pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri, Organisasi Advokat, dan Pemerintah Daerah setempat (lihat Penjelasan Pasal 5 ayat [2] UU Advokat).

 

Untuk menambah referensi Anda, simak juga artikel-artikel di bawah ini:

-    Tentang Kantor Hukum, Lembaga bantuan Hukum, dan Konsultan Hukum  (membahas antara lain tentang perbedaan pokok kantor advokat dengan lembaga bantuan hukum);

-   Kantor Advokat, Antara Firma dan Persekutuan Perdata (membahas soal perbandingan kantor advokat berbentuk firma dan persekutuan perdata);

-        Bentuk Badan Usaha Kantor Hukum (membahas soal latar belakang kantor advokat Indonesia lebih memilih bentuk firma ketimbang bentuk badan usaha lain);

-      Seputar Profesi Pengacara (membahas tentang manajemen jenjang karir di kantor advokat).

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Sumber: http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4744/kantor-konsultasi-hukum