Upaya Rieke Caroline Jembatani UMKM dengan Pengacara

Pengalaman pahit yang dialami ayahanda di masa lalu menjadi pemicu Rieke Caroline membesut www.buatkontrak.com. Melalui bisnisnya, dia menyediakan jasa pembuatan kontrak bisnis secara online (daring). Sasarannya adalah segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perusahaan startup (rintisan) yang bermodal pas-pasan. “Dulu perusahaan ayah saya gulung tikar karena kurang memahami kontrak bisnis yang dibuat dengan mitranya. Saya mau mengubah itu,” ujar lulusan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan dan S-2 kenotariatan Universitas Indonesia itu.

Perempuan kelahiran Jakarta, 19 Mei 1988 itu pun mewujudkan mimpinya sejak 2015. Kebetulan, ketika dirinya berbincang dengan pengusaha muda tenar Billy Boen, lawan bicaranya itu menyambut baik idenya. Maka, pada Maret 2016 PT Teras Perjanjian Digital resmi berdiri menaungi Buatkontrak.com. Adapun layanan yang diberikan terdiri dari dua jenis, yakni pembuatan (drafting) dan peninjauan kontrak bisnis yang sudah ada.

Rieke Caroline

Rieke Caroline , Pendiri buatkontrak.com

Melalui bisnisnya, Rieke sejatinya mencoba memberikan akses jasa pengacara resmi kepada UMKM dan perusahaan startup. Namun bedanya dari firma pengacara adalah konsultasi di Buatkontrak dilakukan melalui daring. “Saya bisa katakan bahwa ini bisnis legaltech, jadi teknologi mendukung hukum. Investasi paling besar di sisi teknologi,” papar Rieke ketika ditemui Majalah SWA di kantornya, Jl. Kemang Selatan IX/1B.

Rieke menjelaskan, Buatkontrak menyediakan tak kurang dari 23 jenis kontrak bisnis. Di antaranya perjanjian kerja sama, perjanjian jasa, perjanjian kepemilikan hak cipta, perjanjian endorsement, surat kuasa, dan perjanjian jual beli. Cara mengakses layanannya cukup mudah. Setelah membuat akun di Buatkontrak.com, peminat dapat mengisi kolom kebutuhan kontrak yang diperlukan. Dari situ pengacara akan membuat rancangan kontrak yang dibutuhkan. Setelah melalui maksimum dua kali revisi, klien bisa mendapatkan kontrak bisnis yang diinginkan.

Rieke Caroline

Rieke Caroline

Karena misinya untuk membantu UMKM, maka harga yang ditetapkan pun sangat terjangkau, yakni Rp 1 juta per dokumen. Rieke mengungkapkan, biaya yang dipasangnya jauh lebih murah ketimbang menyewa jasa pengacara korporat di firma hukum yang bertarif US$ 170-250 per jam. “Dan itu baru biaya konsultasi saja di firma hukum, nanti ketika ingin membuat surat-suratnya dikenai tambahan biaya lagi oleh pengacara,” Rieke menerangkan tingginya biaya menggunakan jasa pengacara di firma hukum.

Meski memasang banderol harga yang jauh lebih terjangkau, Rieke menjamin kualitas para pengacara yang tergabung dalam Buatkontrak.com. Rieke pun membuat saringan yang ketat bagi para pengacara yang hendak bergabung di perusahaannya. Di antaranya, wajib memiliki pengalaman minimum tiga tahun, dan fasih dalam membuat ataupun meninjau dokumen kontrak. “Saya bisa pastikan, saat ini jumlah pengacara yang sudah bergabung ada puluhan. Mereka adalah pengacara ternama yang bekerja di firma hukum terkenal,” kata Rieke menggaransi.

Satu lagi yang ditekankan Rieke kepada para pengacara Buatkontrak.com, yakni mereka harus memiliki keinginan untuk membantu dan memajukan UMKM. Dengan begitu maka mereka tidak semata mengejar materi, melainkan memiliki misi yang lebih mulia, yakni mengentaskan para pengusaha kecil.

Rieke Caroline

Rieke Caroline

Menarik pengacara berkualitas sudah cukup menantang. Meski demikian, memasarkan jasa Buatkontrak pun ternyata tak kalah sulitnya. Meski Rieke kerap mengedukasi UMKM bahwa jasa hukum di Buatkontrak sudah murah dan mudah, layanannya kerap dipandang sebelah mata. Karena itu, pihaknya mencoba menggandeng berbagai organisasi bisnis, wirausaha dan inkubator bisnis. Di antaranya, Himpunan Gerakan Kewirausahaan Nasional Indonesia di bawah Kementerian Koperasi dan UMKM, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia, SMESCO, Indosat Ooredoo, Asosiasi Modal Ventura Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif, dlsb. “Kami sudah bermitra secara eksklusif, sehingga anggota UKM yang tergabung di bawah asosiasi tersebut dapat langsung menggunakan jasa layanan kami,” ucap Rieke.

Dengan strategi tersebut Rieke mengklaim Buatkontrak telah berhasil menjaring ratusan UMKM dan perusahaan rintisan, dari berbagai bidang seperti jasa, hiburan, ritel, distribusi, agribisnis, makanan dan minuman, periklanan, otomotif, dlsb. “Paling banyak digital commerce startup yaitu Blibli.com, mereka memiliki vendor UKM. Lalu dengan BTPN dan Bank Indonesia yang memiliki mentor pengusaha di daerah,” Rieke menjelaskan.

Rieke pun berencana mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi. Di antaranya dengan menjangkau Makassar dan menambah kru pengacara hingga berjumlah 200 orang sampai akhir tahun ini. “Kami juga ingin menyiapkan tim di setiap provinsi untuk bisa melakukan edukasi,” tuturnya.

Dennis Adhiswara, pendiri dan CEO Layaria Network, mengaku cukup puas menggunakan jasa Buatkontrak. Dia merasa Buatkontrak dapat menangkap kebutuhannya dengan cepat dan efisien. “Buatkontrak dapat menerjemahkan brief saya secara detail dan tepat waktu, sehingga saya dapat dengan cepat menghadapi klien-klien saya yang lain,” ujarnya.

sumber.

http://swa.co.id/youngster-inc/entrepreneur-youngsterinc/upaya-rieke-caroline-jembatani-umkm-dengan-pengacara

Implementasi Izin Investasi 3 Jam : 17 Notaris Sampaikan Minat ke BKPM

Setelah BKPM menerbitkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penamanan Modal. Kepala BKPM Franky Sibarani mengungkapkan telah ada 17 notaris yang melamar untuk perekrutan notaris dalam rangka mendukung program izin investasi 3 jam.

“Sejak dipasangnya iklan di media massa dan di website BKPM dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 Oktober 2015, tercatat 17 notaris telah menyampaikan surat minat ke BKPM. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga batas akhir penyampaikan surat minggu malam 11 Oktober 2015,” ujarnya

IMG-20151008-WA0004_resized_1

Menurutnya, peran notaris dalam kantor BKPM menjadi penting mengingat beberapa prosedur yang harus ditempuh dalam proses pendirian perusahaan membutuhkan jasa profesional notaris. Selain itu, beberapa prosedur seperti menyusun akta pendirian perseroan terbatas dan mengesahkan akta pendirian perseroran terbatas (PT) nantinya akan melibatkan in house notaris tersebut.

Franky menambahkan bahwa flownya setelah Izin Investasi selesai, maka calon investor dapat mengurus akta pendirian PT kemudian mengajukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, seleksi notaris akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang disyaratkan. Dengan adanya perekrutan notaris ini nantinya akan mengawal implementasi untuk mendukung layanan investasi 3 jam yang diinstruksikan oleh Presiden

Sementara Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Lestari Indah menambahkan bahwa proses selanjutnya dari perekrutan notaris setelah ditutupnya surat penyampaian minat adalah akan dilakukan seleksi administrasi.

“Mereka yang memenuhi persyaratan administrasi akan dilanjutkan dengan wawancara untuk mengetahui pengalaman kerja dan pengetahuannya tentang ketentuan/regulasi penanaman modal,” kata Lestari.

Dari keseluruhan notaris yang mendaftar, nantinya hanya dua notaris yang akan berkantor di BKPM untuk mendukung layanan investasi 3 jam. Oleh karena itu, nantinya BKPM akan memiliki dua layanan perizinan investasi, yaitu proses regular yang berlangsung selama ini yaitu layanan perizinan secara online dan layanan izin investasi 3 jam.

Dalam layanan izin investasi 3 jam, investor dapat memperoleh AnD izin investasi dari BKPM, akta perusahaan dan NPWP Perusahaan dalam kurun waktu tersebut. Oleh karena itu, dalam layanan izin investasi 3 jam ini, investor sebagai calon pemegang saham harus datang sendiri ke PTSP Pusat di BKPM karena diperlukan penandatangan akta perusahaan.

Untuk diketahui, layanan investasi 3 jam diperuntukkan pada proyek-proyek investasi nilai investasi dengan nilai paling sedikit Rp 100 miliar dan/atau proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 orang. (EVA)

SUMBER

http://swa.co.id/swa/trends/management/implementasi-izin-investasi-3-jam-17-notaris-sampaikan-minat-ke-bkpm

Kuasa Hukum Buni Yani Pertanyakan Pemeriksaan Kliennya

Tersangka dugaan penyebaran ujaran kebencian Buni Yani kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin, 9 Januari 2017. Buni yang memakai baju koko warna krem, hadir didampingi kuasa hukumnya, sekitar pukul 10.00 WIB.

“Hari ini Pak Buni Yani memenuhi panggilan Ditreskrimsus (Direktorat Kiminal Khusus) berkaitan dengan pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Cecep Suhardiman, kuasa hukum Buni Yani, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin, 9 Januari 2017.

Ia mengatakan, pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas kliennya. “Di surat panggilan masih Pasal 28 ayat 2 UU ITE, tambahannya kami belum tahu,” ujarnya.

Cecep mempertanyakan pemanggilan ini. Sebab, saat kejaksaan mengembalikan berkas Buni tersebut, sebenarnya harus dikembalikan lagi ke kejaksaan tinggi dalam waktu 14 hari.

Terlepas dari hal tersebut, dia mengatakan, kliennya hadir karena sebagai warga negara yang baik harus kooperatif. “Padahal dalam aturan Pak Buni punya hak untuk tak hadir tetapi dalam kesempatan ini Pak Buni kooperatif,” katanya.

Ia menuturkan, pihaknya tidak mengetahui apa yang kurang dalam berkas Buni Yani. Menurutnya, jika memang polisi tidak bisa melengkapi berkas perkara dan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini, ia meminta polisi menghentikan kasus ini.

“Kami harap bila dalam perkara ini tidak ada tindak pidana, jangan dipaksakan lah. Karena memang 14 hari aturan KUHAP itu tidak bisa dipenuhi penyidik,” katanya.

Sementara itu, Buni Yani mengatakan, pihaknya sudah melakukan riset terkait kasus yang menjeratnya. Menurut dia, jika polisi tidak bisa melengkapi berkas perkaranya dan memanggil dia kembali, itu sudah menyalahi aturan.

“Polisi menyalahi aturan, pertama KUHAP pasal 138. Kedua perja (peraturan jaksa) Nomor 36 Tahun 2011 Pasal 12 ayat 5, itu yang salah dari polisi kalau memeriksa saya hari ini,” ujarnya.

Sumber

Tersangka dugaan penyebaran ujaran kebencian Buni Yani kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin, 9 Januari 2017. Buni yang memakai baju koko warna krem, hadir didampingi kuasa hukumnya, sekitar pukul 10.00 WIB.

“Hari ini Pak Buni Yani memenuhi panggilan Ditreskrimsus (Direktorat Kiminal Khusus) berkaitan dengan pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Cecep Suhardiman, kuasa hukum Buni Yani, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin, 9 Januari 2017.

Ia mengatakan, pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas kliennya. “Di surat panggilan masih Pasal 28 ayat 2 UU ITE, tambahannya kami belum tahu,” ujarnya.

Cecep mempertanyakan pemanggilan ini. Sebab, saat kejaksaan mengembalikan berkas Buni tersebut, sebenarnya harus dikembalikan lagi ke kejaksaan tinggi dalam waktu 14 hari.

Terlepas dari hal tersebut, dia mengatakan, kliennya hadir karena sebagai warga negara yang baik harus kooperatif. “Padahal dalam aturan Pak Buni punya hak untuk tak hadir tetapi dalam kesempatan ini Pak Buni kooperatif,” katanya.

Ia menuturkan, pihaknya tidak mengetahui apa yang kurang dalam berkas Buni Yani. Menurutnya, jika memang polisi tidak bisa melengkapi berkas perkara dan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini, ia meminta polisi menghentikan kasus ini.

“Kami harap bila dalam perkara ini tidak ada tindak pidana, jangan dipaksakan lah. Karena memang 14 hari aturan KUHAP itu tidak bisa dipenuhi penyidik,” katanya.

Sementara itu, Buni Yani mengatakan, pihaknya sudah melakukan riset terkait kasus yang menjeratnya. Menurut dia, jika polisi tidak bisa melengkapi berkas perkaranya dan memanggil dia kembali, itu sudah menyalahi aturan.

“Polisi menyalahi aturan, pertama KUHAP pasal 138. Kedua perja (peraturan jaksa) Nomor 36 Tahun 2011 Pasal 12 ayat 5, itu yang salah dari polisi kalau memeriksa saya hari ini,” ujarnya.

Sumber http://metro.news.viva.co.id/news/read/868220-kuasa-hukum-buni-yani-pertanyakan-pemeriksaan-kliennya

INDEF : Dunia Usaha dan Investor Butuh Kepastian Hukum

Kepastian hukum mutlak diperlukan oleh pelaku bisnis. Beberapa kasus yang mencuat dan menanti kejelasan aturan hukum, misalnya sistem berbagi tumpangan atau ride sharing yang menjadi tren layanan transportasi yang dianut perusahaan oleh perusahaan peranti lunak seperti Go-Jek, Grab dan Uber. (more…)