Perusahaan Peserta Lelang E-KTP Berkantor di Tempat Milik Setya Novanto

Onny Hendro Adhiaksono, mantan Komisaris PT Murakabi Sejahtera, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi pengetahuan Onny seputar keterlibatan PT Murakabi Sejahtera dalam proyek e-KTP.

Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho menayakan, apakah Onny mengetahui bahwa kantor yang digunakan PT Murakabi adalah tempat milik Setya Novanto.

“Apa saksi tahu tempat yang digunakan sejak tahun 2007 itu milik Setya Novanto?” Kata Taufiq kepada Onny.

Namun, Onny mengatakan bahwa ia tidak mengetahui sama sekali, kantor tersebut dimiliki oleh Setya Novanto.

Menurut Taufiq, sejak 2007, atau tiga tahun sebelum proyek e-KTP dimulai, PT Murakabi telah berkantor di tempat milik Setya Novanto, yakni salah satu ruangan di Menara Imperium, Kuningan, Jakarta.

Keterlibatan Murakabi

Dalam kasus e-KTP, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong secara sengaja membentuk tiga konsorsium untuk mengikuti lelang proyek pengadaan e-KTP.

Beberapa saksi dalam persidangan sebelumnya menjelaskan bahwa mendekati pengumuman pembukaan lelang, Andi dan sejumlah pengusaha yang berkumpul di Ruko Fatmawati, mengumpulkan 10 perusahaan yang disiapkan menangani proyek e-KTP. Saat itu, mereka yang disebut sebagai Tim Fatmawati mempercepat pembuatan akta notaris konsorsium.

Andi kemudian membuat tiga konsorsium yakni, Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Konsorsium Astragraphia, dan Konsorsium Murakabi Sejahtera.

Menurut salah satu anggota Tim Fatmawati yang pernah bersaksi di pengadilan, Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, siapa pun konsorsium yang menang dalam proses lelang, semua perusahaan yang terlibat dalam Tim Fatmawati akan mendapat pekerjaan dalam proyek e-KTP.

Menurut Bobby, Konsorsium PNRI memang disiapkan untuk menjadi pemenang lelang. Sementara, konsorsium Astragraphia dan Murakabi hanya sebagai konsorsium pendamping lelang.

Keponakan Setya Novanto

Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera Irvanto Hendra Pambudi, mengakui pernah bergabung dengan konsorsium pelaksana proyek pengadaan e-KTP. Dalam persidangan untuk dua terdakwa mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irvan mengakui bahwa dia adalah keponakan dari Ketua DPR RI, Setya Novanto.

Keikutsertaan Irvan dalam proyek e-KTP diawali undangan uang ia terima untuk berkumpul di Ruko Fatmawati. Ruko tersebut milik Vidi Gunawan, yang merupakan adik kandung pengusaha Andi Narogong.

Dalam prosesnya, menurut Irvan, ia dan beberapa perusahaan bersatu membentuk Konsorsium Murakabi dan mengikuti lelang proyek e-KTP yang diadakan Kementerian Dalam Negeri.

Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2017/10/27/16322021/perusahaan-peserta-lelang-e-ktp-berkantor-di-tempat-milik-setya-novanto

Kantor Perusahaan Lelang Proyek E-KTP Milik Setya Novanto

Mantan Komisaris PT Murakabi Sejahtera, Onny Hendro Adhiaksono dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2017.

Dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi pengetahuan Onny seputar keterlibatan PT Murakabi Sejahtera dalam proyek e-KTP. Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho menanyakan, apakah Onny mengetahui bahwa kantor yang digunakan PT Murakabi adalah tempat milik Setya Novanto.

“Apa saksi tahu tempat yang digunakan sejak tahun 2007 itu milik Setya Novanto?” kata Taufiq kepada Onny.

Onny berdalih tak mengetahui sama sekali kantor tersebut dimiliki oleh Setya Novanto.

Menurut Taufiq, sejak 2007 atau tiga tahun sebelum proyek e-KTP 2011 dimulai, PT Murakabi sudah berkantor di tempat milik Setya Novanto, yakni salah satu ruangan di Menara Imperium, Kuningan, Jakarta.

Dalam perkara e-KTP, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong disebutkan jaksa secara sengaja membentuk tiga konsorsium untuk mengikuti lelang proyek e-KTP.

Beberapa saksi dalam sidang sebelumnya, menjelaskan bahwa mendekati pengumuman pembukaan lelang, Andi Narogong dan sejumlah pengusaha yang berkumpul di Ruko Fatmawati, mengumpulkan 10 perusahaan yang disiapkan menangani proyek e-KTP. Saat itu, mereka yang disebut sebagai Tim Fatmawati mempercepat pembuatan akta notaris konsorsium.

Andi kemudian membuat tiga konsorsium. Di antaranya yakni Konsorsium PNRI, Konsorsium Astragraphia, dan Konsorsium Murakabi Sejahtera.

Menurut salah satu anggota Tim Fatmawati yang pernah bersaksi di pengadilan, Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby, siapa pun konsorsium yang menang dalam proses lelang, semua perusahaan yang terlibat Tim Fatmawati akan mendapat pekerjaan dalam proyek e-KTP.

Menurut Bobby, Konsorsium PNRI memang disiapkan untuk jadi pemenang lelang. Sementara, konsorsium Astragraphia dan Murakabi hanya sebagai konsorsium pendamping lelang.

Dalam kasus ini, Andi Narogong didakwa merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun dalam proyek e-KTP. Menurut jaksa, Andi diduga terlibat pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, Andi didakwa oleh jaksa KPK, bersama-sama dengan Setya Novanto, berperan dalam mengarahkan, serta memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Sumber : http://www.viva.co.id/berita/nasional/971713-kantor-perusahaan-lelang-proyek-e-ktp-milik-setya-novanto

Dua Notaris Diperiksa sebagai Saksi untuk Tersangka Baru Anang Sugiana

Dua orang notaris masuk dalam agenda pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/11/2017) hari ini.

Sedianya, mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus megakorupsi e-KTP untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardja (ASS).

“Dua orang saksi yang adalah notaris, Amelia Kasih dan Hilda Yulistiawati diperiksa sebagai saksi untuk tersangka ASS,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.‎

Diketahui KPK telah menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS) sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Meski tersangka namun Anang Sugiana yang sudah beberapa kali diperiksa sebagai tersangka di KPK, selalu lolos dari penahanan.

Penetapan tersangka terhadap Anang berdasarkan fakta persidangan dengan terdakwa Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Anang diduga menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, atas kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun tersebut.

Atas perbuatannya, Anang disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU tipikor Tahun 2010 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/23/dua-notaris-diperiksa-sebagai-saksi-untuk-tersangka-baru-anang-sugiana

Merasa Ditipu, Puluhan Konsumen Polisikan Pengembang Ruko

dipasarkan melaui iklan setengah halaman di salah satu koran terbesar di Jawa Timur. Dan didukung kantornya cukup besar di gedung Royal Empire Palace.

 

Puluhan konsumen melaporkan pasangan suami istri yang merupakan bos properti PT Dipta Wimala Bahagia, Trisulowati, dan Gunawan Angka Wijaya, ke Badan Reserse Kriminal Polri, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Oktober 2017.

Laporan ini terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan pembelian rumah toko (ruko) atau rumah kantor (rukan) dengan nilai mencapai puluhan miliar rupiah. Salah satu pelapor, Soedarmadi W alias Hauw Bun Piauw, mengatakan laporan itu terkait penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 dan 378 KUHP.

“Kami laporkan penipuan dan penggelapan ruko. Pajak dan IMB enggak ada,” kata Soedarmadi usai membuat laporan di Bareskrim Polri.

Soedarmadi bersama konsumen lainnya merasa ditipu karena ruko yang mereka beli dijanjikan akan dilakukan serah terima pada Juli 2014. Tapi tak kunjung jadi sampai saat ini.

Padahal, mereka telah mencicil selama 18 kali sejak 2012 sampai lunas pada 2014 dan ada yang lunas pada 2014, dengan harga Rp1,085 miliar untuk satu unit ruko. Untuk ruko yang paling murah yakni 700-800 juta per unit.

Ia bersama korban lainnya selama ini tak merasa curiga akan terjadi masalah seperti saat ini. Sebab, ruko itu

 

“Kami pembeli tak menyangka kalau orang dikira gedung besar itu kok mau menipu banyak orang begini,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia menambahkan rata-rata konsumen telah membayar lunas pajak Rp60 juta kepada pengembang. Tapi saat diminta bukti apakah telah disetorkan ke kas negara melalui kantor pajak, pengembang tidak bisa memberikan buktinya.

“Setelah itu kami tagih-tagih, kamu kan janji jadi 2014, kok 2015 belum ada sama sekali pembangunan sampai akhir. 2014 ternyata masih belum dapat persetujuan dari Bupati Sidoarjo. Baru dapat persetujuan 2014 tanggal 4 Agustus 2014. Sedangkan ia berani kegiatan di notaris itu serah terima Juli 2014, coba bayangin,” ujarnya.

Soedarmadi mengatakan susah untuk menghubungi bos PT Dipta Wimala Bahagia Trisulowati dan Gunawan Angka Wijaya.

Ruko yang dijanjikan oleh pihak pengembang ini akan dibangun di tiga tempat, yakni pertama di Waru Sidoarjo, kedua di Larangan Sidoarjo, Jawa Timur dan ketiga di Karawaci, Tangerang, Banten. Tapi yang baru jadi hanya sebahagian di Waru, Sidoarjo. Sedangkan di dua tempat lainnya belum jadi. Ia mengatakan, di Waru hanya satu atau dua ruko saja yang diserahkan dengan kondisi tidak ada pintu keluar.

“Satu dua yang diserahin. Kami enggak mau terima pak. Gini caranya sama aja beli ruko mati ini pak,” katanya.

Soedarmadi menyebut, korban penipuan dan penggelapan ruko berjumlah sampai ratusan orang dengan kerugian mencapai puluhan miliar. Tapi yang baru melaporkan sekitar 12 orang. Laporan itu telah diterima dengan laporan yang telah teregister dengan nomor LP/1107/X/2017/Bareskrim tertanggal 25 Oktober 2017.

“12 orang. Kami hanya mewakili, karena ada ratusan orang,” ujarnya.

Sumber: http://www.viva.co.id/berita/nasional/970874-merasa-ditipu-puluhan-konsumen-polisikan-pengembang-ruko