Bahasa Hukum: ‘Pelaksana Tugas’, ‘Pelaksana Harian’, dan ‘Penjabat’

Normatifnya, Plt dan Plh tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya. Pengangkatannya pun cukup dengan Surat Perintah.

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kita sering mendengar singkatan Plt dan Plh. Plt singkatan dari Pelaksana Tugas; Plh singkatan dari Pelaksana Harian. Selain itu, ada pula istilah Penjabat (Pj) yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam praktik pun istilah ini sering dipakai jika ada kekosongan sementara di jabatan tertentu seperti Ketua KPK atau Kapolri, atau pada jabatan struktural lainnya.

Setidaknya ada dua hal yang perlu diperjelas dari istilah-istilah di atas. Pertama, apa pengertian atau maksud ‘Pelaksana Tugas’, ‘Pelaksana Harian’, dan ‘Penjabat’. Kedua, jika dilekatkan dengan jabatan seseorang apakah istilah-istilah itu memiliki konsekuensi hukum.

Bahasa Hukum: ‘Pelaksana Tugas’, ‘Pelaksana Harian’, dan ‘Penjabat’

Salah satu cara memberikan penjelasan atas hal pertama adalah melihat istilah dan definisi frasa tadi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Istilah Plt dan Plh antara lain disebut dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Rumusannya: “Apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas”.

(more…)

Ahli Ungkap ‘Kejanggalan’ Proses Penyidikan Polri

Seharusnya perkara-perkara yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan harus dihentikan penyidik agar ada kepastian hukum.

Praktisi hukum yang juga ahli hukum acara pidana, Luhut MP Pangaribuan, mengungkap sebuah ‘kejanggalan’ dalam proses penanganan perkara pidana di Indonesia. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir data Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepolisian dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kejaksaan dalam pidana umum seluruh Indonesia menunjukkan kondisi tidak sebanding. Ia menduga jumlah Sprindik Kepolisian lebih besar daripada SPDP yang diterima penuntut umum dari Kejaksaan.

Luhut menunjukkan data jumlah sprindik Kepolisian 2012-2014 terdapat 643.063 perkara yang disidik. Akan tetapi, jumlah SPDP yang diterima Kejaksaan dalam kurun waktu yang sama hanya 463.697 perkara. Artinya, terdapat selisih 179.366 perkara yang disidik dan tidak dilaporkan ke pihak Kejaksaan lewat SPDP.

Ada yang janggal dari perbedaan angka itu. “Seharusnya data SPDP lebih besar dari Sprindik Kepolisian, tetapi yang terjadi sebaliknya bahwa data Sprindik Kepolisian lebih besar jumlahnya dari data SPDP Kejaksaan,” ungkap Luhut MP Pangaribuan saat dimintai pandangannya sebagai ahli dalam sidang lanjutan pengujian KUHAP di ruang sidang MK, Selasa (29/3).

(more…)

Penting! Begini Caranya Maknai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

Kekeliruan pemaknaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berdampak pada kriminalisasi dan seolah-olah bentuk ketidakpastian hukum.

Penting! Begini Caranya Maknai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor
Ada hal yang selama ini keliru ketika memaknai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sayangnya, pihak yang acapkali keliru justru berasal dari kalangan yang semestinya punya pemahaman baik dalam memaknai kedua pasal tersebut, termasuk para penegak hukum.

Hal itu terungkap dalam sebuah diskusi bertema “Pasal 2 dan Pasal 3 UU Korupsi, Norma dan Praktiknya” di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera (STHI Jentera) di Jakarta, Selasa (29/3). Salah satu narasumber, Mantan Komisioner KPK, Chandra M Hamzah berpendapat bahwa banyak pihak yang terjebak pada unsur “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

“Nggak perlu takut dikriminalisasi dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor sepanjang konsisten dalam menafsirkannya,” kata Chandra.

Biasanya, lanjut Chandra, cukup banyak pihak yang terpaku pada unsur dalam dua pasal tersebut. Dimana, seolah-olah unsur tersebut adalah hal yang menjadi penekanan dan penegasan dalam pasal itu. Padahal, kata Chandra, unsur tersebut hanya sebatas sarana atau cara bagi pelaku untuk melakukan tindakan korupsi. Jika dikelompokan, ada tiga kelompok utama yang menjadi konstruksi dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.

Ketiga kelompok itu, yakni perbuatan, sarana, dan akibat. Misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi masuk dalam kelompok perbuatan. Lalu unsur “secara melawan hukum” masuk dalam kelompok sarana. Selanjutnya, unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” masuk dalam kelompok akibat.

“Secara tata urutan memang unsur ‘secara melawan hukum’ terletak di depan. Tapi bukan berarti itu yang mesti dicari terlebih dahulu. Memulai dari unsur melawan hukum itu keliru besar tapi mulai dari perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau korporasi. Sehingga buktikan dulu perbuatan sebagai baru kemudian cari soal unsur melawan hukumnya,” kata Chandra.

Di tempat yang sama, Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Arsil mengatakan pergeseran dalam memaknai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor secara tidak langsung membuat ketidakpastian hukum khususnya dalam hal apakah perbuatan seseorang dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi atau tidak. Makanya, ia menilai perlu ada yang diluruskan dalam memaknai dua pasal secara tepat.

Contohnya, lanjut Arsil, ada pada beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) salah satunya putusan MA No.69 K/Pid.Sus/2013/ Dalam putusan itu dinyatakan bahwa karena tidak adanya audit BPK atau BPKP maka Jaksa tidak dapat membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Menurut Arsil, pertimbangan tersebut memberi kesan bahwa audit BPK atau BPKP mutlak diperlukan untuk mengetahui kerugian keuangan negara. “Padahal itu sebagai akibat bukan sebagai inti delik,” katanya.

Menurutnya, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor cukup dipahami bahwa inti delik (Bestanddelen Van Het Delict), yakni “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Sehingga, tak perlu membutuhkan bukti seperti audit BPK atau BPKP untuk mengetahui kerugian keuangan negara karena hal itu bukanlan inti dari delik.

“Memahami unsur pokok delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 terletak pada unsur ‘memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum’ dapat menjangkau perbuatan koruptif secara luas tanpa menimbulkan kekhawatiran kriminalisasi,” kata Arsil

Legislative Error
Sementara itu, Ketua DPN PERADI Luhut MP Pangaribuan punya perspektif yang berbeda terkait dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Ia berpendapat, bahwa ada yang keliru dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor khususnya terkait dengan konsep ancaman hukuman antara kedua pasal itu.

Menurut Luhut, oleh karena Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, mestinya ancaman pidana yang saat ini diatur dalam Pasal 2 mestinya tidak lebih tinggi dari Pasal 3. Sebab secara konsep, Pasal 3 UU Tipikor merupakan perberatan dari tindakan yang diatur di Pasal 2 UU Tipikor.

“Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor ini terjadi legislative error, mestinya Pasal 3 harus lebih berat hukuman dibanding Pasal 2 karena dia tahu kalau dia menyalahgunakan wewenang untuk melakukan pidana,” tutup Luhut.

(more…)