Penerimaan Pajak Capai Rp876,56 Triliun, Masih Kurang Rp407,03 Triliun

Total penerimaan pajak hingga 31 Oktober mencapai Rp876,56 triliun. Ini artinya masih terjadi kekurangan sekitar Rp407,03 triliun dari target pajak tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp1.283,6 triliun.

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tidak ada strategi khusus untuk memaksimalkan penerimaan pajak tahun ini. ”Nggak ada strategi khusus. Kita tetap melakukan dari sisi database, pengumpulan, intelligent yang bisa di-share di antara semua Kantor Pelayanan Pajak (KPP),” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Sri Mulyani mengatakan, dalam dua bulan kedepan, seluruh KPP akan tetap berusaha keras tanpa menimbulkan keresahan di masyarakat. ”Hanya bi sa dilakukan kalau data-datanya bagus, approachnya profesional sehingga wajib pajak itu memahami kalau ada data dan bukti yang bagus. Mereka akan memahami kewajiban pembayaran pajaknya,”ungkapnya.

 

Menurut Sri Mulyani, secara umum pengaruh dari tax amnesty (TA) atau pengampunan pajak masih terasa sekali sehingga targetnya harus diteliti lagi. ”Penerimaan pajak tanpa TA sebetulnya pertum buhannya baik. Ekonomi menunjukkan tren positif, ekspor mulai up.Itu mulai ditunjukkan dibeberapa KPP. Mereka mendapatkan penerimaan yang meningkat,”katanya.

 

Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Sri Mulyani meyakini pada kuartal III dan IV ini akan meningkat lebih tinggi lagi dari 5,18% hingga mendekati 5,4%. ”Kita ekspektasinya pada kuartal III dan IV ini akan meningkat, lebih tinggi lagi dari 5,18% akan mendekati 5,4%. Jadi, secara total pertumbuhan tahun ini akan disekitar 5,17%,”katanya.

 

Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III dan IV di harapkan terefleksi terhadap penerimaan pajak. ”Komposisi pada kuartal I dan II kan masih 5%. Nanti pada kuartal III dan IV diharapkan mulai meningkat sehingga itu terefleksikan kepenerimaan pajaknya,”katanya.

 

Diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penerimaan pajak pada Ok tober 2017 mencapai Rp105,87 triliun naik Rp21,175 triliun atau meningkat sekitar 25% dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat Rp84,7 triliun.

 

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pesimistis target pajak tahun ini bisa tercapai. Menurut prediksinya, hingga akhir tahun mendatang, pajak yang bisa terkumpul maksi mal 89-92% dari target. ”Kemungkinan hanya 89- 92% atau terdapat short fall sekitar Rp100 triliun. Jadi kemungkinan yang tidak tercapai sekitar 8%,”ujar Yustinus Prastowo ketika dihubungi kemarin.

 

Namun demikian, terjadi peningkatan, baik dari sisi nominal maupun persentase. Tahun lalu, realisasi pajak mencapai Rp1.105 triliun atau sebesar 81,54% dari target penerimaan pajak di APBN Per ubah an 2016 yang sebesar Rp1.355 triliun. Sementara tahun ini menurut perkiraan Yustinus Pras towo bi sa mencapai Rp1.183 triliun atau sekitar 92% dari target penerimaan pa jak di APBN Perubahan 2017.

 

Menurut Yustinus, ada tiga faktor utama menyebabkan target pajak meleset diantaranya pertumbuhan ekonomi, hasil taxamnesty yang tidak sepenuhnya bisa ditindak lanjuti, dan ekstensifikasi atau upaya untuk menjaring wajib pajak baru yang minim.

 

Sementara kemarin DJP Kemenkeu bekerja sama dengan Ikatan Notaris Indonesia dalam meningkatkan pelayanan perpajakan, khususnya dalam hal kemudahan pen daftaran Wajib Pajak Badan secara elektronik melalui Notaris.

 

Peluncuran program ini ditandai dengan penan datanganan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak yang diwakili Ken Dwi jugiasteadi selaku Direktur Jenderal Pajak dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia di wakili Yualita Widya dhari dan Tri Firdaus Akbar syah masingmasing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia.

Sumber : https://economy.okezone.com/read/2017/11/01/20/1806316/penerimaan-pajak-capai-rp876-56-triliun-masih-kurang-rp407-03-triliun

Mulai Besok, Badan Usaha Bisa Bikin NPWP Lewat Notaris

Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menggandeng 28 notaris yang tergabung dalam Ikatan Notaris Indonesia menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara elektronik.

 

Upaya ini dilakukan demi menyederhanakan sekaligus mempercepat pembuatan NPWP, khususnya bagi perusahaan atau badan.

 

Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi berharap, upaya ini bisa memberikan dampak pada peringkat kemudahan berusaha.

 

“Lewat kerja sama ini, saya mohon teman-teman notaris tidak terlalu lama untuk memotong pajak, membayarkan, dan menyetorkannya,” ujarnya di kantornya, Selasa (31/10).

 

Kerja sama ini juga diharapkan bisa menjalankan niat pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi pajak dari hasil pelaporan notaris. Sehingga, pendataan bisa lebih cepat.

 

“Kalau orang bertransaksi belum ada NPWP, itu buatnya di notaris bisa. Kami link kesana. Bekerja tidak bisa sendiri, harus kerja sama. Teman saya banyak notaris semua,” tekannya.

 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) DJP Hestu Yoga Saksama bilang, kerja sama ini dalam rangka mengejar target perbaikan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) Indonesia, yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menduduki peringkat 40 besar pada 2019 mendatang.

 

Dengan pembuatan NPWP secara elektronik, menurut Yoga, indikator memulai usaha (starting a business) yang menjadi 1 dari 10 indikator kemudahan berusaha bisa membaik.

 

“Indikator EoDB sebenarnya banyak, tapi fokus kami pertama dengan membuat NPWP dulu sebagai yang paling dasar. Jadi kalau mau buat akte perusahaan bisa langsung buat juga NPWP-nya,” kata Yoga.

 

Tak hanya NPWP, nantinya perusahaan atau badan juga bisa sekaligus mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Kementerian Perdagangan dan Izin Usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

 

Setelah 28 notaris ini, Yoga menuturkan, DJP akan menggandeng seluruh notaris yang ada di Indonesia, yang saat ini berjumlah sekitar puluhan ribu.

 

Kasubdit Pengembangan Pelayanan Direktorat Transformasi Bisnis Ferliandi Yusuf menambahkan, ini sebagai salah satu langkah nyata dalam melakukan reformasi perpajakan yang digaungkan pemerintah sejak pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty).

 

“Ini pertama kali dilakukan, ini momen yang bagus dan kami lakukan reformasi melibatkan pihak lain untuk menambah kepercayaan masyarakat,” terang dia.

 

Adapun dalam pembuatan NPWP secara elektronik itu, notaris bisa membuat akta otentik melalui aplikasi e-registration, memasukkan data terkait, hingga mengunggah dokumen yang dibutuhkan untuk penerbitan NPWP.

 

Lebih lanjutnya, tata cara itu ada di PER-20/PJ/2013 dan PER-38/PJ/2013 dengan waktu pendaftaran mulai 1 November 2018.

Sumber : https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171031173530-78-252488/mulai-besok-badan-usaha-bisa-bikin-npwp-lewat-notaris/

Bangka Belitung akan Jadi Provinsi Lada Melalui Resi Gudang

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan menginisiasi pengelolaan lada secara komunal dalam program Resi Gudang Lada. Program baru tersebut untuk memberdayakan petani lada dengan mengembangkan produksi dan hasil panen lada di Bangka Belitung.

 

Erzaldi menyatakan, program yang akan direalisasikan November 2017 ini. “Gudang sudah dapat, kami pinjam, ada di Kota Pangkalpinang. Insya Allah November sudah bisa kami mulai. Untuk koperasinya sudah selesai, tinggal di notaris, selanjutnya dibawa ke Badan Pengawas Peradagangan Berjangka Komodiri (Bappebti) untuk didaftar,” kata dia di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung, Senin (30/10).

 

Pemprov Bangka Belitung, kata Erzaldi, telah melatih dan memberikan sertifikat operator Resi Gudang Lada. Pengelolaannya akan melibatkan kelompok tani. “Kami akan sosialisasikan masalah ini ke para petani. Jangan sampai mereka titip menitip lada kepada pengepul, lebih baik langsung ke Resi Gudang Lada yang difasilitasi pemerintah,” katanya.

 

Erzaldi menjelaskan, petani dapat menitipkan lada dengan jumlah minimal 200 kg dan tidak ada batas minimal. Petani dapat menentukan sendiri harga lada yang akan dijual. “Bagi petani yang menitipkan lada minimal 200 kg. Jika belum terkumpul, petani dapat mengumpulkan dengan yang lain,” lanjutnya.

 

Untuk menjaga kualitas, sambung Erzaldi, lada akan masuk proses sterilisasi untuk membunuh bakteri lada. “Sebelum masuk resi gudang, kami sinarkan ladanya. Nantinya ada dua produk yang ditawarkan, lada super atau lada tidak super. Untuk super ada jenis super 1, 2, 3 dan harganya berbeda. Termasuk harga dari lada yang sudah bebas bakteri,” jelasnya.

 

Sistem resi gudang ini untuk membentuk ketahanan dan ketersediaan lada di komoditas ekspor. Sehingga nantinya dapat meningkatkan harga dan kualitas lada.

Sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/10/30/oymnct438-bangka-belitung-akan-jadi-provinsi-lada-melalui-resi-gudang

Kasus Keterangan Palsu SMAK Dago, RSUD Tarakan Beri Penjelasan

Terkait perkara keterangan palsu aset nasionalisasi negara SMAK Dago di Bandung, Jawa Barat, pihak RSUD Tarakan Jakarta menegaskan tidak pernah menerbitkan surat kesimpulan akhir hasil pemeriksaan medis terhadap terdakwa keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3 tanggal 18 November 2005, Edward Soeryadjaya.

 

“Kami tidak pernah memberikan keputusan apakah terdakwa pasien Edward Soeryadjaya menderita sakit permanen atau tidak,” ujar Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUD Tarakan Jakarta Dr Yudi Amiarno.

 

Menurut Yudi, RSUD Tarakan tidak berani menetapkan sikap keputusan akhir bila pemeriksaan medis yang dilakukan kepada pasien tidak menyeluruh. Ia mengakui bahwa RSUD Tarakan Jakarta memang tetap menerbitkan surat hasil pemeriksaan medis terdakwa Edward Soeryadjaya.

 

Kendati begitu, surat hanya bersifat resume pemeriksaan awal seadanya. “Dalam surat tersebut juga dicantumkan saran agar diperiksa lebih lanjut,” jelasnya

 

Yudi menuturkan bahwa RSUD Tarakan Jakarta memegang prinsip profesionalitas dalam kinerja medis. Oleh sebab itu, ungkapnya, hingga kini belum pernah ada surat dari RSUD Tarakan yang menegaskan bahwa mantan bos Astra Edward Soeryadjaya sakit permanen sehingga tak bisa hadir di sidang pidananya.

 

Sebelumnya, dokter independen yang ditunjuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan dari RSUD Tarakan Jakarta telah menjelaskan bahwa dua terdakwa keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005 yaitu Edward Soeryadjaya dan Maria Goretti Pattiwael telah diperiksa secara medis.

 

Kedua dokter independen tersebut menyebutkan bahwa dapat saja kedua terdakwa dihadirkan ke persidangan dengan syarat didampingi ahli medis. Bahkan, ungkap Dr Briliana dari RSUD Tarakan Jakarta, terdakwa Edward Soeryadjaya datang menjalani pemeriksaan medis tanpa memerlukan bantuan fisik orang lain meski pun tetap bersama keluarganya.

 

Sidang pidana keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005 telah berlangsung selama sepuluh kali. Namun, tak pernah sekalipun dua terdakwa Edward Soeryadjaya dan Maria Goretti Pattiwael hadir dengan alasan sakit.

 

Sidang hanya kerap diikuti oleh satu terdakwa lainnya yaitu Gustav Pattipeilohy. Ketiganya didakwa sebab diduga menggunakan keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005 dalam perkara aset nasionalisasi negara SMAK Dago di Bandung, Jawa Barat.

Sumber : https://daerah.sindonews.com/read/1253014/21/kasus-keterangan-palsu-smak-dago-rsud-tarakan-beri-penjelasan-1509374857