PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama membuka Pendaftaran Mahasiswa Baru Angkatan III mulai tanggal 2 Juli sampai dengan akhir Agustus 2012.

– Tanggal 1 September 2012 Acara Pengukuhan Mahasiswa Baru

– Kegiatan perkuliahan akan dimulai pada tanggal 30 Agustus 2012.

– Perkuliahan dilaksanakan setiap hari Senin – Kamis, Pukul 18.00 s.d. 21.00 WIB ( 2 matakuliah/hari)

__________________________________________________________

Adapun persyaratan pendaftaran ialah:

1. Membayar uang Pendaftaran sebesar Rp. 500.000.-

2. Membayar Uang Pangkal sebesar Rp. 7.500.000,-

3.  Tiga (3) Lembar Fotocopy Ijazah S1 Sarjana Hukum atau Ijazah Candidat Notaris (C.N) atau Spesialis Notariat (S.pN) yang sudah dilegalisir

4.  Tiga (3) Lembar Transkrip Akademik S1 Sarjana Hukum atau Transkrip Akademik Candidat Notaris (C.N) atau Spesialis  Notariat (S.pN) yang sudah dilegalisir

5. Pas Photo Warna 4×6 sebanyak 3 lembar

Pendaftaran langsung di Kampus Universitas Narotama setiap hari Pukul 07.30 s.d. 21.00

Jl. Arief Rahman Hakim Nomor 51 Sukolilo, Surabaya

Telp. 031-59460404, 5995578

C.P. (Koestiati: 081 2162 0985)

LIBUR AKADEMIK & UJIAN AKHIR

Diumumkan kepada seluruh Dosen dan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan bahwa pada tanggal 9 s.d. 14 Juli 2012 diadakan libur akademik . Oleh karena itu maka kegiatan perkuliahan pada tanggal tersebut diliburkan. Perkuliahan akan aktif kembali pada tanggal 16 Juli 2012. Sedangkan Ujian Akhir Akademik (UAS) akan dilaksanakan pada tanggal 6 s.d. 9 Agustus 2012.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Surabaya, 2 Juli 2012

Wakil Ketua Program Studi M.Kn


RUSDIANTO S, S.H., M.H.

Batasan/ Kewajiban Baru Yang Timbul Sehubungan Dengan Adanya UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Pemukiman

” Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi”. –UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman-

Peraturan baru dari pemerintah tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan notaris dan PPAT maupun di kalangan pengembang. Pasalnya, saat ini banyak terdapat rumah deret dan rumah tunggal yang luasnya kurang dari 36m2 karena pada peraturan tentang perumahan dan permukiman yang didirikan berdasarkan UU sebelumnya, , yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Dalam UU tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai luas minimum atas perumahan yang dibangun oleh developer.

Dengan adanya pengaturan mengenai luas minimum lantai rumah, deret dan rumah tunggal tersebut, menimbulkan beberapa pertanyaan di kalangan praktisi maupun masyarakat umum.

Berbagai pertanyaan yang muncul, antara lain:

-bagaimana jika rumah saya sekarang kurang dari 36m2?

-bagaimana jika kelak saya hendak menjual rumah saya yang kurang dari 36m2?

-apakah yang harus saya lakukan jika diminta untuk melakukan peralihan hak atas rumah dengan luas kurang dari 36m2?

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita harus paham mengenai pengertian rumah deret dan rumah tunggal itu sendiri.

– Bangunan Tunggal adalah bangunan yang harus memiliki jarak bebas dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping dan belakang.

– Bangunan Deret/Rapat adalah bangunan yang diperbolehkan rapat dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan diatas, maka mengacu kembali pada dasar hukum kita yaitu, asas tidak berlaku surut dimana dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, tidak dapat diberlakukan terhadap perbuatan yang telah dilakukan sebelum peratuan perundang-undangan tersebut ada.

Demikian juga hal tersebut tercantum dalam UUD ’45 :

“…hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Oleh karena itu, undang-undang tersebut diberlakukan terhadap rumah runggal dan rumah deret yang baru akan ada setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Terhadap rumah deret dan rumah ukur yang telah ada, tidak dapat diberlakukan karena rumah-rumah tersebut telah ada sebelum peraturan perundang-undangan tersebut diberlakukan. Pemilik rumah deret dan rumah tunggal dibawah 36-m2 tetap dapat melakukan peralihan hak atas rumah tersebut.

Dilihat dari sisi lainnya, dapat juga diartikan peraturan tersebut adalah bentuk larangan bagi developer perumahan, untuk membangun lagi rumah dengan luas kurang dari 36-m2. Selain itu juga hal ini tidak berlaku terhadap rumah dengan kategori rumah lainnya, misalnya rumah umum yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Karena hanya disebutkan bahwa rumah deret dan rumah tunggal yang diharuskan untuk memiliki luas paling sedikit 36-m2. Menurut saya, peraturan tersebut diatas masih dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Tidak terdapat penjelasan yang lebih lanjut mengenai penerapannya dalam masyarakat.

Selain itu disebutkan luas lantai minimum 36-m2. Bagaimana dengan luas tanah, pekarangan, dan lain-lain? Dalam melakukan peralihan hak atas tanah, kita dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai landasan untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Dalam Pasal 9 PP tersebut, disebutkan bahwa yang dapat menjadi objek pendaftaran tanah adalah :

a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;

b. tanah hak pengelolaan;

c. tanah wakaf;

d. hak milik atas satuan rumah susun;

e. hak tanggungan;

f. tanah Negara.

Berdasarkan pada landasan tersebut, maka dapat kita lihat dan teliti, jika syarat-syarat sebagai objek pendaftaran tanah, maka dapat ditindak lanjuti ke tahap berikutnya dimana kita dapat menelaah apakah kita dapat melakukan proses peralihan hak atas tanah. Sebagai PPAT, berdasarkan pada Pasal 39 PP 24 tahun 1997 tersebut, kita harus menolak untuk membuat akta peralihan tanah apabila :

a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

1) surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau
untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan
dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau

c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau

d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau

e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kemudian muncul lagi kerancuan pada penerapan poin g pasal 39 PP nomor 24 tahun 1997 tersebut.

Apakah mengalihkan rumah yang sertifikatnya diterbitkan sebelum waktu berlakunya undang-undang barudengan luas kurang dari 36-m2 melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tersebut?

Maka menurut pendapat saya, untuk saat ini kita dapat mengacu kembali pada asas yang menjadi dasar dari penerapan undang-undang, yaitu pemberlakuan UU tidak berlaku surut.

Oleh karena itu terhadap rumah deret dan rumah tunggal yang sertifikatnya diterbitkan sebelum waktu berlakunya undang-undang baru tidak dapat diberlakukan peraturan perundang-undangan baru.

Peraturan tersebut hanya berlaku pada rumah deret dan rumah tunggal yang sertifikatnya baru akan diterbitkan setelah berlakunya peraturan perundang-undangan baru. Oleh karena itu, peralihan haknya tetap dapat dilakukan. Numun untuk lebih lanjutnya, dapat disarankan agar dibuat pengaturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tersebut.

Sumber: http://irmadevita.com/2012/batasan-kewajiban-baru-yang-timbul-sehubungan-dengan-adanya-uu-no-12011-tentang-perumahan-dan-pemukiman

Perwakilan, Kuasa, Pemberian Kuasa, Apa Bedanya?

Di masa sekarang hal mewakilii dianggap suatu hal yang lumrah dilakukan. Menjadi suatu kenyataan bahwa karena jarak, sakit, tidak berada di tempat, kesibukan, kecakapan dapat menjadi alasan tidak dapat dilakukannya sendiri suatu perbuatan hukum oleh orang yang berkepentingan. Apabila kita perhatikan lebih lanjut, perwakilan merupakan suatu lembaga yang “aneh”. Mengapa? Karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang tetapi justru orang lain (yang diwakili) yang terikat atas perbuatan hukum tersebut.

Berikut ini adalah artikel yang merupakan “oleh-oleh” saya ketika mengikuti Upgrading Ikatan Notaris Indonesia tanggal 26 Januari 2012 di Jogja lalu, yang kali ini akan mengulas dan menulis ulang Makalah mengenai perwakilan, kuasa dan pemberian kuasa yang dibawakan oleh Dr. Herlien Budiono, S.H

Di dalam praktik sehari-hari kita melihat banyak contoh mengenai perwakilan, misalnya seorang anak dibawah umur di dalam melakukan hak dan kewajibannya diwakili oleh orang tua/ wali atau orang yang berperkara di pengadilan memberikan kuasa kepada seorang pengacara untuk mewakili di dalam membela kepentingan.

Peristiwa di atas memperlihatkan suatu gejala yang sama, bahwa seseorang di dalam melakukan tindakan hukumnya telah digantikan/ diwakili oleh orang lain namun tindakan hukum wakil/ orang lain tersebut akan mengikat orang yang diwakilinya.

Jadi, apa yang dimaksud dengan perwakilan?

Perwakilan dalam arti luas adalah suatu tindakan hukum, yang akibat hukumnya menjadi tanggung jawab bukan oleh yang bertindak tetapi oleh pihak yang diwakilinya atau dengan lain perkataan dari suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum untuk orang lain.

Perwakilan tidak diatur secara khusus di dalam KUHPerd atau perundang-undangan lainnya, kecuali mengenai surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

Dalam makalahnya, Ibu Herlien Budiono menjelaskan bahwa Doktrin membagi sumber perwakilan pada:

1)  Undang-undang (1354 KUHPerdata)

perwakilan karena undang-undang terjadi di luar kehendak pihak-pihak yang berkaitan.

Misalnya:

-ayah yang mewakili anaknya yang dibawah umur. Si anak yang masih kecil tidak pernah secara khusus memberikan kuasa kepada ayahnya untuk mewakili segala kepentingannya; atau

-perwakilan karena pengurusan sukarela

2) Perjanjian; perwakilan karena perjanjian terjadi atas kehendak dan kesepakatan pihak
terkait misalnya: perjanjian pemberian kuasa.

3)  Organik

Perwakilan organic yaitu perwakilan yang wewenang pada wakilnya bersumber pada anggaran dasar organ, misalnya: Direksi PT yang mewakili PT, pengurus yayasan yang mewakili yayasan.

Apa bedanya Kuasa dan Pemberian Kuasa?

Yang dimaksud dengan:

-Pemberian Kuasa (lastgeving) di atur dalam Buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792 – 1819 KUHPerdata; sedangkan

-Kuasa (volmacht) tidak diatur secara khusus dalam KUHperdata tetapi diuraikan sebagai bagian dari pemberian kuasa

Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa bertalian dengan asas nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet yaitu bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain daripada hak yang dimilikinya. Dalam hal ini pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih daripada hak atau kewenangan yang dimilikinya.

Suatu kuasa bersifat privatif yaitu dengan adanya kuasa tidak berarti bahwa pemberi kuasa sendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang telah dikuasakannya. Suatu kuasa bukanlah suatu peralihan hak.

Apa yang dimaksud dengan pemberian kuasa?

Menurut pasal 1792 KUHPerd, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Pasal 7:414 lid (1) Nieuw Burgelijk Wetboek Nederland (NBW) telah mengubah definisi  latsgeving (pemberian kuasa) adalah perjanjian pemberian perintah dimana pihak yang satu, penerima perintah, mengikatkan diri terhadap pihak lain, pemberi perintah, untuk  atas biaya pemberi perintah melakukan satu atau lebih perbuatan hukum.

Apa yang dimaksud dengan kuasa?

Definisi volmacht (kuasa) di dalam pasal 3:60 lid (1) NBW menjadi kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa (volmachtgever) kepada orang lain, penerima kuasa (gevolmachtidge), untuk atas nama pemberi kuasa melakukan suatu perbuatan hukum.

Adapun unsur-unsur pemberian kuasa pada pasal 1792 KUHPerd adalah sebagai berikut:

  • Perjanjian;
  • Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa;
  • Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan.

Dengan demikian unsur-unsur dari perjanjian demikian pula syarat sahnya suatu perjanjian  (pasal 1320 KuHPerd) harus dipenuhi.

Pada umumnya pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja yaitu pada penerima kuasa. Pemberian kuasa pada mulanya adalah didasarkan pada hubungan persahabatan sehingga dilakukan secara cuma-cuma kecuali diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1794 KUH Perd). Dengan diperjanjikan upah, maka sifat perjanjian pemberian kuasa menjadi timbal balik, yaitu prestasi harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Pada suatu pemberian kuasa (lastgeving) tidak selalu diberikan kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa. Apabila wewenang mewakili atau volmacht diberikan pula perjanjian pemberian kuasa, maka terjadilah suatu perwakilan yang terjadi karena perjanjian (contractuele vertegenwoordiging).

Sumber: http://irmadevita.com/2012/perwakilan-kuasa-pemberian-kuasa-apa-bedanya/comment-page-1#comment-11680