Batasan/ Kewajiban Baru Yang Timbul Sehubungan Dengan Adanya UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Pemukiman

” Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi”. –UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman-

Peraturan baru dari pemerintah tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan notaris dan PPAT maupun di kalangan pengembang. Pasalnya, saat ini banyak terdapat rumah deret dan rumah tunggal yang luasnya kurang dari 36m2 karena pada peraturan tentang perumahan dan permukiman yang didirikan berdasarkan UU sebelumnya, , yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Dalam UU tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai luas minimum atas perumahan yang dibangun oleh developer.

Dengan adanya pengaturan mengenai luas minimum lantai rumah, deret dan rumah tunggal tersebut, menimbulkan beberapa pertanyaan di kalangan praktisi maupun masyarakat umum.

Berbagai pertanyaan yang muncul, antara lain:

-bagaimana jika rumah saya sekarang kurang dari 36m2?

-bagaimana jika kelak saya hendak menjual rumah saya yang kurang dari 36m2?

-apakah yang harus saya lakukan jika diminta untuk melakukan peralihan hak atas rumah dengan luas kurang dari 36m2?

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita harus paham mengenai pengertian rumah deret dan rumah tunggal itu sendiri.

– Bangunan Tunggal adalah bangunan yang harus memiliki jarak bebas dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping dan belakang.

– Bangunan Deret/Rapat adalah bangunan yang diperbolehkan rapat dengan batas perpetakan atau batas pekarangan pada sisi samping.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan diatas, maka mengacu kembali pada dasar hukum kita yaitu, asas tidak berlaku surut dimana dalam menjalankan peraturan perundang-undangan, tidak dapat diberlakukan terhadap perbuatan yang telah dilakukan sebelum peratuan perundang-undangan tersebut ada.

Demikian juga hal tersebut tercantum dalam UUD ’45 :

“…hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”

Oleh karena itu, undang-undang tersebut diberlakukan terhadap rumah runggal dan rumah deret yang baru akan ada setelah undang-undang tersebut diberlakukan. Terhadap rumah deret dan rumah ukur yang telah ada, tidak dapat diberlakukan karena rumah-rumah tersebut telah ada sebelum peraturan perundang-undangan tersebut diberlakukan. Pemilik rumah deret dan rumah tunggal dibawah 36-m2 tetap dapat melakukan peralihan hak atas rumah tersebut.

Dilihat dari sisi lainnya, dapat juga diartikan peraturan tersebut adalah bentuk larangan bagi developer perumahan, untuk membangun lagi rumah dengan luas kurang dari 36-m2. Selain itu juga hal ini tidak berlaku terhadap rumah dengan kategori rumah lainnya, misalnya rumah umum yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah. Karena hanya disebutkan bahwa rumah deret dan rumah tunggal yang diharuskan untuk memiliki luas paling sedikit 36-m2. Menurut saya, peraturan tersebut diatas masih dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda. Tidak terdapat penjelasan yang lebih lanjut mengenai penerapannya dalam masyarakat.

Selain itu disebutkan luas lantai minimum 36-m2. Bagaimana dengan luas tanah, pekarangan, dan lain-lain? Dalam melakukan peralihan hak atas tanah, kita dapat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai landasan untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Dalam Pasal 9 PP tersebut, disebutkan bahwa yang dapat menjadi objek pendaftaran tanah adalah :

a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;

b. tanah hak pengelolaan;

c. tanah wakaf;

d. hak milik atas satuan rumah susun;

e. hak tanggungan;

f. tanah Negara.

Berdasarkan pada landasan tersebut, maka dapat kita lihat dan teliti, jika syarat-syarat sebagai objek pendaftaran tanah, maka dapat ditindak lanjuti ke tahap berikutnya dimana kita dapat menelaah apakah kita dapat melakukan proses peralihan hak atas tanah. Sebagai PPAT, berdasarkan pada Pasal 39 PP 24 tahun 1997 tersebut, kita harus menolak untuk membuat akta peralihan tanah apabila :

a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan sertipikat asli hak yang bersangkutan atau sertipikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya tidak disampaikan:

1) surat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertipikat dari Kantor Pertanahan, atau
untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang bersangkutan dengan
dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau

c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian; atau

d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan perbuatan hukum pemindahan hak; atau

e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau

f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridisnya; atau g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kemudian muncul lagi kerancuan pada penerapan poin g pasal 39 PP nomor 24 tahun 1997 tersebut.

Apakah mengalihkan rumah yang sertifikatnya diterbitkan sebelum waktu berlakunya undang-undang barudengan luas kurang dari 36-m2 melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tersebut?

Maka menurut pendapat saya, untuk saat ini kita dapat mengacu kembali pada asas yang menjadi dasar dari penerapan undang-undang, yaitu pemberlakuan UU tidak berlaku surut.

Oleh karena itu terhadap rumah deret dan rumah tunggal yang sertifikatnya diterbitkan sebelum waktu berlakunya undang-undang baru tidak dapat diberlakukan peraturan perundang-undangan baru.

Peraturan tersebut hanya berlaku pada rumah deret dan rumah tunggal yang sertifikatnya baru akan diterbitkan setelah berlakunya peraturan perundang-undangan baru. Oleh karena itu, peralihan haknya tetap dapat dilakukan. Numun untuk lebih lanjutnya, dapat disarankan agar dibuat pengaturan yang lebih jelas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tersebut.

Sumber: http://irmadevita.com/2012/batasan-kewajiban-baru-yang-timbul-sehubungan-dengan-adanya-uu-no-12011-tentang-perumahan-dan-pemukiman

Perwakilan, Kuasa, Pemberian Kuasa, Apa Bedanya?

Di masa sekarang hal mewakilii dianggap suatu hal yang lumrah dilakukan. Menjadi suatu kenyataan bahwa karena jarak, sakit, tidak berada di tempat, kesibukan, kecakapan dapat menjadi alasan tidak dapat dilakukannya sendiri suatu perbuatan hukum oleh orang yang berkepentingan. Apabila kita perhatikan lebih lanjut, perwakilan merupakan suatu lembaga yang “aneh”. Mengapa? Karena adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang tetapi justru orang lain (yang diwakili) yang terikat atas perbuatan hukum tersebut.

Berikut ini adalah artikel yang merupakan “oleh-oleh” saya ketika mengikuti Upgrading Ikatan Notaris Indonesia tanggal 26 Januari 2012 di Jogja lalu, yang kali ini akan mengulas dan menulis ulang Makalah mengenai perwakilan, kuasa dan pemberian kuasa yang dibawakan oleh Dr. Herlien Budiono, S.H

Di dalam praktik sehari-hari kita melihat banyak contoh mengenai perwakilan, misalnya seorang anak dibawah umur di dalam melakukan hak dan kewajibannya diwakili oleh orang tua/ wali atau orang yang berperkara di pengadilan memberikan kuasa kepada seorang pengacara untuk mewakili di dalam membela kepentingan.

Peristiwa di atas memperlihatkan suatu gejala yang sama, bahwa seseorang di dalam melakukan tindakan hukumnya telah digantikan/ diwakili oleh orang lain namun tindakan hukum wakil/ orang lain tersebut akan mengikat orang yang diwakilinya.

Jadi, apa yang dimaksud dengan perwakilan?

Perwakilan dalam arti luas adalah suatu tindakan hukum, yang akibat hukumnya menjadi tanggung jawab bukan oleh yang bertindak tetapi oleh pihak yang diwakilinya atau dengan lain perkataan dari suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum untuk orang lain.

Perwakilan tidak diatur secara khusus di dalam KUHPerd atau perundang-undangan lainnya, kecuali mengenai surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

Dalam makalahnya, Ibu Herlien Budiono menjelaskan bahwa Doktrin membagi sumber perwakilan pada:

1)  Undang-undang (1354 KUHPerdata)

perwakilan karena undang-undang terjadi di luar kehendak pihak-pihak yang berkaitan.

Misalnya:

-ayah yang mewakili anaknya yang dibawah umur. Si anak yang masih kecil tidak pernah secara khusus memberikan kuasa kepada ayahnya untuk mewakili segala kepentingannya; atau

-perwakilan karena pengurusan sukarela

2) Perjanjian; perwakilan karena perjanjian terjadi atas kehendak dan kesepakatan pihak
terkait misalnya: perjanjian pemberian kuasa.

3)  Organik

Perwakilan organic yaitu perwakilan yang wewenang pada wakilnya bersumber pada anggaran dasar organ, misalnya: Direksi PT yang mewakili PT, pengurus yayasan yang mewakili yayasan.

Apa bedanya Kuasa dan Pemberian Kuasa?

Yang dimaksud dengan:

-Pemberian Kuasa (lastgeving) di atur dalam Buku III Bab XVI mulai dari pasal 1792 – 1819 KUHPerdata; sedangkan

-Kuasa (volmacht) tidak diatur secara khusus dalam KUHperdata tetapi diuraikan sebagai bagian dari pemberian kuasa

Kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa bertalian dengan asas nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet yaitu bahwa seseorang tidak dapat mengalihkan hak kepada orang lain daripada hak yang dimilikinya. Dalam hal ini pemberi kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih daripada hak atau kewenangan yang dimilikinya.

Suatu kuasa bersifat privatif yaitu dengan adanya kuasa tidak berarti bahwa pemberi kuasa sendiri tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang telah dikuasakannya. Suatu kuasa bukanlah suatu peralihan hak.

Apa yang dimaksud dengan pemberian kuasa?

Menurut pasal 1792 KUHPerd, pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Pasal 7:414 lid (1) Nieuw Burgelijk Wetboek Nederland (NBW) telah mengubah definisi  latsgeving (pemberian kuasa) adalah perjanjian pemberian perintah dimana pihak yang satu, penerima perintah, mengikatkan diri terhadap pihak lain, pemberi perintah, untuk  atas biaya pemberi perintah melakukan satu atau lebih perbuatan hukum.

Apa yang dimaksud dengan kuasa?

Definisi volmacht (kuasa) di dalam pasal 3:60 lid (1) NBW menjadi kuasa adalah kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa (volmachtgever) kepada orang lain, penerima kuasa (gevolmachtidge), untuk atas nama pemberi kuasa melakukan suatu perbuatan hukum.

Adapun unsur-unsur pemberian kuasa pada pasal 1792 KUHPerd adalah sebagai berikut:

  • Perjanjian;
  • Memberikan kekuasaan kepada penerima kuasa;
  • Atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu urusan.

Dengan demikian unsur-unsur dari perjanjian demikian pula syarat sahnya suatu perjanjian  (pasal 1320 KuHPerd) harus dipenuhi.

Pada umumnya pemberian kuasa merupakan perjanjian sepihak dalam arti bahwa kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak saja yaitu pada penerima kuasa. Pemberian kuasa pada mulanya adalah didasarkan pada hubungan persahabatan sehingga dilakukan secara cuma-cuma kecuali diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1794 KUH Perd). Dengan diperjanjikan upah, maka sifat perjanjian pemberian kuasa menjadi timbal balik, yaitu prestasi harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Pada suatu pemberian kuasa (lastgeving) tidak selalu diberikan kewenangan untuk mewakili pemberi kuasa. Apabila wewenang mewakili atau volmacht diberikan pula perjanjian pemberian kuasa, maka terjadilah suatu perwakilan yang terjadi karena perjanjian (contractuele vertegenwoordiging).

Sumber: http://irmadevita.com/2012/perwakilan-kuasa-pemberian-kuasa-apa-bedanya/comment-page-1#comment-11680

Prosedur Pengajuan Legalisasi Dokumen Indonesia di Kemenkumham RI

Jika sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana cara pemberlakukan Dokumen Asing di Indonesia, maka berikut ini akan dibahas tentang Bagaimana cara Pengajuan Permohonan Legalisasi Dokumen di Kementrian Hukum dan HAM. Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 sebagaimana telah diulas dalam artikel sebelumnya.

Untuk mengajukan permohonan legalisasi, pemohon datang ke Kementrian Hukum dan HAM RI, khususnya Direktorat Perdata – Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Surat permohonan legalisasi yang ditanda-tangani oleh pemohon.

2. Fotocopy KTP dari pemohon.

3. Fotocopy dokumen yang akan dilegalisasi.

* Bila dokumen yang akan dilegalisasi berupa terjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, maka dilampirkan fotocopy dokumen berbahasa Indonesia.

* Dalam hal dokumen yang akan dilegalisasi adalah dokumen perusahaan, maka dilampirkan Surat Kuasa dari Direksi dan fotocopy KTP dari pemberi dan penerima kuasa.

4. Materai sebesar Rp. 6.000,- untuk setiap dokumen yang dilegalisasi.

5. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

*Dalam hal dokumen yang akan dilegalisasi adalah dokumen perusahaan, maka dilampirkan Surat Kuasa dari Direksi dan fotokopi KTP dari pemberi dan penerima kuasa.

Jam kerja pemberian pelayanan:

§   Senin – Jumat pukul 09.00 – 16.00

§   Penerimaan berkas permohonan:  Pukul 09.00 – 12.00

§   Istirahat pukul 12.00 -13.00, Jum’at pukul 12.00 – 14.00

Dalam hal Legalisasi terhadap Surat Kuasa/Pernyataan untuk jual beli/perjanjian untuk digunakan di Indonesia, masing-masing Negara terdapat pengaturan yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang terdapat pada kedutaan besar masing-masing Negara tersebut di Indonesia.

Sebagai contoh digunakan Negara Amerika Serikat. Untuk menggunakan di Indonesia dokumen-dokumen yang dibuat di Amerika Serikat, maka persyaratan yang diperlukan antara lain:

1.    Dokumen Surat Kuasa/Pernyataan yang asli berisi maksud, tujuan dan informasi yang jelas.

Catatan:

Dalam dokumen Surat Kuasa/Pernyataan itu harap dicantumkan:

* Nomor Paspor pemohon.

* Alamat (Address) pihak pemohon di negara setempat.

* Nama pemohon yang tertera di dokumen Surat Kuasa/Pernyataan harus sesuai dengan nama yang tertera di paspor (Indonesia) pemohon.

* Jika meterei dibubuhkan, maka tandatangan pihak Pemohon dalam dokumen itu berada diatas/menyentuh meterai tersebut.

* Dokumen Surat Kuasa/Pernyataan harus ditanda-tangani didepan Petugas Konsuler

* Dokumen Surat Kuasa/Pernyataan yang dikirimkan melalui surat (mail) dan telah ditanda-tangani harus di cap oleh kantor Notaris (notary Public) di negara setempat.

* Dokumen Surat Kuasa/Pernyataan yang dikirimkan melalui surat (mail) harus menyertakan buku Paspor asli yang masih berlaku (valid).

* Dokumen Surat Kuasa/Pernyataan yang dikirimkan melalui surat (mail) harus menyertakan buku Paspor asli yang tertera visa Negara setempat sebagai bukti yang bersangkutan berada di luar negeri.

* Dokumen Surat Kuasa/Pernyataan yang dikirimkan melalui surat (mail) harus menyertakan Kartu permanent Resident (Green Card) asli pemohon yang memilikinya.

2.   Dokumen Surat Kuasa/Pernyataan harus diketik yang rapi atau hasil cetakan (print out) dari komputer. Dokumen hasil fax maupun tulisan tangan tidak dapat diterima dan diproses.

3.   Paspor asli dan fotocopy paspor (Indonesia) pemohon yang masih berlaku.

4.   Fotocopy Kartu Permanent Resident (Green Card) pemohon yang masih berlaku dan kartu aslinya harap dibawa dan ditunjukkan kepada petugas.

5.   Fotocopy Kartu Identitas (Identification Card) atau Surat Ijin Mengemudi (Driver License) atau bukti domisili lain (Apartment Lease Agreement, Bank Statement, Bill Listrik, Bill tilpun, dll) di Amerika Serikat.

Catatan:

Bagi pemohon yang tidak memiliki Kartu Identitas (Identification Card) di Negara setempat maupun bukti domisili lainnya, harap melampirkan Surat pernyataan (Statement) dan fotocopy Surat Ijin Mengemudi (Driver License) dari pihak penandatangan Surat Pernyataan

6.   Biaya (fee) $ 20.00 dalam bentuk Uang Pas Tunai (Cash – Exact Change) atau Money Order payable to: The Embassy of Indonesia.

7.   Untuk warga Negara Amerika Serikat maupun Warga Negara Asing yang ingin melegalisasi dokumen Surat Kuasa/Pernyataan, dokumen tersebut harus di legalisasi oleh State Department (lihat proses Information on Legalizing Document untuk Foreign Citizen

8.   Dokumen Surat Kuasa/Pernyataan yang dikirimkan melalui surat (mail) harus disertai amplop kosong surat kilat yang sudah diberi alamat (self-addressed return Express Mail Envelope) yang bisa didapat dari Kantor Pos (US Postal Service) untuk pengiriman kembali dokumen tersebut kepada si pemohon.

Namun, Sampai saat ini hanya terdapat pengaturan mengenai prosedur-prosedur yang harus dilakukan untuk memberlakukan dokumen lintas Negara, belum terdapat pengaturan yang menyebutkan dengan tegas akibat hukum atau implikasi jika tidak dilakukannya prosedur-prosedur yang diuraikan di atas. Pengaturan-pengaturan tersebut hanya bersifat administratif. Oleh karena itu, pada dasarnya dokumen-dokumen lintas Negara tersebut tetap dapat diberlakukan. Namun secara administratif harus dilakukan prosedur-prosedur yang telah diuraikan di atas tersebut (sebagaimana juga yang diatur dalam staadsblad 1909 nomor 291). Karena jika tidak dilakukan, maka tidak dapat diproses lebih lanjut secara administratif.

Sumber: http://irmadevita.com/2012/prosedur-pengajuan-legalisasi-dokumen-indonesia-di-kemenkumham-ri

Notaris dan PPAT yang berbeda tempat kedudukan/wilayah jabatan

Tulisan DR Habib Adjie (Notaris & PPAT Kota Surabaya)

Paska dibukanya hasil Ujian Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah menimbulkan persoalan baru, antara lain banyak peserta yang lulus tersebut, yang juga telah menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, ternyata ada yang berbeda tempat kedudukan (kota/kabupaten) dalam wilayah jabatan (propinsi) yang sama atau ada juga yang berbeda wilayah jabatan yang sudah pasti berbeda tempat kedudukan.

Khusus untuk mereka yang lulus sebagai PPAT dan ternyata dalam jabatan yang berbeda dengan Notaris, misalnya sebagai Notaris di salah satu kota/kabupaten di Propinsi Jawa Barat, dan lulus sebagai PPAT di Jakarta Selatan di DKI Jakarta, atau lulus sebagai PPAT yang berbeda kota/kabupaten dalam wilayah jabatan yang sama, misalnya lulus sebagai PPAT di Kota Kediri dan sebagai Notaris di Surabaya (keduanya Propinsi Jawa Timur) menimbulkan permasalahan yang sangat unik dan lucu, yang hanya ada di Indonesia, khususnya dalam dunia Notaris dan PPAT. Untuk melihat permasalahan tersebut akan menempatkan UUJN sebagai aturan hukum untuk menyelesaikannya.

Bahwa dalam Pasal 17 huruf g UUJN, ditegaskan Notaris dilarang merangkap jabatan diluar wilayah jabatan Notaris. Jika larangan tersebut dilanggar maka berdasarkan Pasal 85 UUJN, dapat dikenai sanksi administratif dari Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang Notaris terlebih dahulu diberi kesempatan untuk membela diri mulai dari MPD, MPW, MPP dan pada akhirnya atas usulan MPP akan dilakukan Pemberhentian tidak hormat oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Bahwa kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN, bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Maka dengan demikian Notaris yang berbeda wilayah jabatan sebagaimana tersebut telah melanggar Larangan jabatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 huruf g UUJN, maka kepada Notaris yang bersangkutan harus diberhentikan sementara dari Jabatannya selama 6 (enam) bulan (Pasal 9 ayat (4) UUJN). Dan sebelum pemberhentian tersebut dilakukan kepada Notaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara berjenjang di hadapan Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah dan Pusat) lihat Pasal (Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUJN.

Meskipun dalam hal ini berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UUJN Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya tersebut dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir. Dalam kaitan ini perlu dipahami bahwa diangkat sebagai PPAT yang berbeda wilayah jabatan dengan Notaris tidak bersifat sementara, tapi bersifat tetap, apakah mungkin, dengan tidak merubah (tidak pindah) Wilayah Jabatan, setelah masa 6 (enam) bulan masa pembehentian sementara sementara berakhir dapat diangkat kembali dalam wilayah jabatan yang sama pula ?

Bahwa agar sama wilayah jabatan Notaris dan PPAT, apakah bisa Notaris yang bersangkutan mengundurkan diri dari wilayah jabatan yang lama agar sama dengan PPAT ? Jawabannya bisa, tapi permasalahannya jika ternyata, pada wilayah jabatan tersebut (kota/kabupatennya) tidak ada formasi, sudah tentu tidak dapat diangkat juga, begitu juga sebaliknya, jika wilayah jabatan PPAT yang pindah untuk disesuaikan dengan wilayah jabatan Notaris, permasalahannya, apakah ada formasi pada daerah yang bersangkutan ? Jika tidak ada formasi, akhirnya tidak dapat diangkat juga.

Pada aturan hukum yang lain disebutkan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, ditegaskan bahwa PPAT berhenti dari Jabatan sebagai PPAT karena melaksanakan tugas sebagai Notaris pada daerah kota/kabupaten yang lain daripada daerah kerjanya sebagai PPAT. Dengan demikian mereka yang lulus sebagai PPAT dan juga telah menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris berbeda tempat kedudukannya sebagai PPAT, maka PPAT yang bersangkutan secara otomatis berhenti sebagai PPAT.

Dengan kejadian sebagaimana tersebut di atas, sehingga pembelaan apapun yang akan dilakukan oleh Notaris di hadapan Majelis Pengawas atau di hadapan Badan Pertanahan Nasional, tidak ada gunanya karena sudah jelas kesalahannya dan pengaturannya sudah jelas, hanya dalam hal ini telah terjadi pemahaman yang tidak utuh oleh rekan-rekan Notaris ketika akan mengikuti ujian calon PPAT, baik terhadap UUJN maupun Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengenai wilayah jabatan dan tempat kedudukan, dalam arti yang penting lulus ujian PPAT.

Ketentuan sebagaimana tersebut, karena perintah undang-undang (UUJN) maka harus dilaksanakan seutuhnya oleh Majelis Pengawas, jika Majelis Pengawas tidak mau melakukannya, maka Majelis Pengawas telah melanggar UUJN. Permasalahan lain akan timbul pada satu sisi Majelis Pengawas akan menegakkan aturan hukum tersebut, pada sisi yang lain Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi Jabatan Notaris punya kewajiban untuk membela para anggotanya yang mengalami permasalahan seperti itu.

Jika ternyata pada kenyataannya, ada rekan-rekan Notaris dan PPAT tetap menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris dan PPAT meskipun telah jelas dan nyata melanggar ketentuan Pasal 17 huruf g dan Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN serta Pasal 8 aya (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, adakah akibat hukum terhadap akta dan Notaris/PPAT yang bersangkutan ? Pelanggaran seperti dapat dikembalikan kepada ketentuan Pasal 1868 dan 1869 KUHPerdata, yaitu dinilai Notaris/PPAT tersebut telah menjalankan tugas jabatannya di luar wewenang, artinya sudah tidak mempunyai wewenang lagi untuk membuat akta apapun, sehingga jika ternyata tetap membuat akta, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Kepada para pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Notaris/PPAT seperti itu, maka maka dipersilahkan untuk mengajukan gugatan secara perdata kepada Notaris/PPAT yang bersangkutan, berupa ganti rugi secara materi dan immaterial. Jika Notaris/PPAT yang bersangkutan tidak mampu membayar ganti rugi tersebut, maka Notaris yang bersangkutan akan dinyatakan Pailit, dan kepailitan tersebut pada akhirnya Notaris yang bersangkutan akan diberhentikan secara tidak hormat dari Jabatannya sebagai Notaris (Pasal 12 huruf a UUJN).

Oleh karena itu diharapkan kepada rekan-rekan yang mengalami permasalahan sebagaimana tersebut di atas, disarankan dengan tegas jangan (dulu) membuat akta Notaris atau PPAT dalam permasalahan beda tempat kedudukan dan wilayah jabatan sebagaimana tersebut di atas, untuk menghindari sanksi dan tuntutan ganti rugi dari pihak tertentu sebagaimana tersebut di atas, untuk sementara pilih salah satu saja, menjalankan tugas jabatan Notaris atau PPAT saja.

Sekarang dipersilahkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, Badan Pertanahan Nasional, INI dan IPPAT serta Majelis Pengawas untuk duduk satu meja menyelesaikan permasalahan tersebut, hilangkan dan/atau kubur hidup-hidup ego sektoral masing-masing. Indonesia adalah Negara Kesatuan, tidak diatur berdasarkan isi kepala dan maunya para pihak tersebut di atas, tapi berdasarkan aturan hukum dengan tujuan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam hal ini perlu diingat UUJN sebagai suatu Undang-undang tidak dapat dieliminasi dengan bentuk aturan hukum di bawah undang-undang, sehingga bentuk penyelesaian yang paling elegant adalah mengganti atau merubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT untuk mengikuti atau diharmonisasikan dengan pengaturan tempat kedudukan dan wilayah jabatan sebagai tersebut dalam UUJN, karena sudah pasti UUJN lebih tinggi dari Peraturan Pemerintah tersebut.

Jika ternyata ternyata Menteri Hukum dan HAM RI, Badan Pertanahan Nasional, INI dan IPPAT serta Majelis Pengawas keras kepala dan tidak mau berunding menyelesaikan permasalahan tersebut, maka secara normatif pada dasarnya kepada rekan-rekan yang mengalami permasalahan sebagaimana tersebut di atas, harus memilih Notaris atau PPAT saja.

Itulah dalam Hukum Indonesia selalu ada yang unik dan lucu. Karena keunikan dan kelucuan ini ada yang menjadi korban.