Ikut Tender E-KTP, Perusaahan Keluarga Novanto Fiktif

Mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, Deniarto Suhartono, mengatakan perusahaan yang dipimpinnya itu fiktif alias abal-abal.

 

Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh keluarga Setya Novanto itu ternyata hanya dibuat untuk mengikuti lelang sebuah proyek. Salah satunya proyek e-KTP tahun 2011-2013.

Demikian terungkap saat Deniarto bersaksi dalam sidang perkara e-KTP dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jl Bungur Raya, Kemayoran, Senin, 6 November 2017.

 

“Iya (fiktif). Saya sebetulnya juga tidak begitu setuju Yang Mulia,” kata Deniarto kepada majelis hakim.

 

Deniarto menambahkan, pembentukan PT Murakabi ini melalui akta notaris. Mayoritas saham Murakabi dimiliki oleh PT Mondialindo Graha Perdana.

 

Adapun, saham Mondialindo dimiliki oleh putra Novanto, Reza Herwindo dan dimiliki istri Novanto, Deisti Astriani.

 

Sementara, saham PT Murakabi dimiliki putri Novanto Dwina Michaela dan keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. Irvan diangkat sebagai direktur di PT Murakabi.

 

Namun, meski tercatat dalam akta notaris, nilai saham-saham tersebut fiktif. Masing-masing pemegang saham tidak pernah menyetorkan modal kepada PT Murakabi.

 

Salah satu anggota majelis hakim Anshori Syaifuddin menilai janggal. Sebab, tanpa modal apa pun dan saham yang fiktif, PT Murakabi berani mengikuti lelang proyek pemerintah senilai Rp5,9 triliun.

 

Diketahui, saat mengikuti tender e-KTP, PT Murakabi mencantumkan dokumen yang menjelaskan seolah-olah PT Murakabi memiliki modal aktiva sebesar Rp20 miliar.

 

Dalam persidangan juga terungkap bahwa PT Murakabi meskipun hanya untuk pendamping peserta tender, tapi mendapat sub kontrak pengerjaan dari pemenang tender yakni PNRI.

Sumber : http://www.viva.co.id/berita/nasional/974871-ikut-tender-e-ktp-perusaahan-keluarga-novanto-fiktif

LPBHNU Gelar Sekolah dan Konsultasi Hukum Gratis Bantu Masyarakat

Sejumlah advokat dan notaris di Situbondo menggelar sekolah dan konsultasi hukum gratis. Sasarannya adalah masyarakat umum, khususnya yang tinggal di daerah pinggiran.

Selain membantu persoalan hukum yang dihadapi, kegiatan yang dimotori LPBHNU Situbondo ini juga untuk membantu masyarakat sadar dan melek hukum. Tak heran, kegiatan yang dipusatkan di Taman Kota Kecamatan Asembagus ini langsung mendapat perhatian.

“Alhamdulillah respon masyarakat sangat baik pada kegiatan tadi malam. Jumlah masyarakat yang hadir mencapai 113 orang. Mereka berkonsultasi tentang hukum perdata dan hukum pidana,” kata Fathol Bari, Koordinator Kegiatan sekaligus Wakil Ketua LPBHNU Situbondo, Senin (6/11/2017).

Keterangan detikcom menyebutkan, sekolah dan konsultasi hukum kali ini sengaja dipusatkan di wilayah timur Situbondo, tepatnya di Taman Kota Asemmbagus. Sebab, sasarannya masyarakat pedesaan yang tinggal di Kecamatan Arjasa, Asembagus, Jangkar dan Kecamatan Arjasa. Sebanyak 113 warga yang hadir, kebanyakan berkonsultasi masalah tanah dan prosedur menuju pendaftaran sertifikat tanah. Sebab sebagian besar tanah yang ada masih berbasis petok atau belum bersertifikat sebelumnya.

“Ini terjadi karena masyarakat yang datang itu kebanyakan dari wilayah pedesaan dan masih belum tahu proses pendaftaran tanah, sebagaimana diatur dalam PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah,” papar Fathol Bari.

Fathol menambahkan, banyaknya warga yang hadir membuat kegiatan sekolah dan konsultasi hukum gratis ini berlangsung hingga pukul 22.00 Wib. Padahal, sebelumnya hanya dijadwal hingga pukul 21.00 Wib. Meski demikian, sebagian warga merasa masih kurang hingga disarankan hadir langsung ke kantor LPBHNU SItubondo di Jalan Madura.

“Ini dua kalinya kami mengadakan kegiatan yang sama, sebelumnya di Alun-alun Besuki. Rencananya 2 bulan sekali, dibagi wilayah timur, barat, dan tengah. Ini murni dari swadaya anggota,” tegas pengacara muda itu.

 

Sumber : https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3714938/lpbhnu-gelar-sekolah-dan-konsultasi-hukum-gratis-bantu-masyarakat

BKPM Persaingan Merebut Ranking Tinggi Kemudahan Berbisnis Sengit

Bank Dunia atau World Bank baru saja merilis peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business/eodb) terbaru. Dalam laporan Bank Dunia, Indonesia menduduki peringkat 72 atau naik 19 peringkat dari 91 tahun lalu.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengungkapkan, persaingan mendongkrak peringkat kemudahan berusaha dengan negara lain ke depan akan semakin ketat. Pasalnya, negara lain pun agresif melakukan perbaikan iklim usahanya untuk menarik investor.

“Jadi persaingan dari negara lain untuk peningkatan atau ‘berantem’ atau ‘berebutan’ untuk meraih ranking tinggi EODB ini sengit,” ujar Lembong.

“Namun ini 3 tahun terakhir perlu diapresiasi, rekan-rekan ekonomi, Pak Bambang, BKPM, semua lembaga dan kementerian, teamwork paling penting,” tutup Lembong.

Dia menambahkan, BKPM berupaya meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia ke level yang lebih baik lagi. Salah satu caranya dengan menerapkan tanda tangan digital untuk mempercepat perizinan.

“Pertama adalah memulai usaha bisnis, jadi di samping mendorong digital signature, kedua saya semakin optimistis setelah menghadiri konferensi notaris internasional diselenggarakan Asosiasi Notaris Indonesia, saya semakin nyaman bahwa profesi notaris semakin modern dan merangkul teknologi digital. Untuk online atau digitalkan akta-akta atau prosedur yang memerlukan notarisas,” ujar Lembong di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2017).

Selain itu, izin mendirikan bangunan juga dipercepat dengan pemanfaatan teknologi. Kemudian, proses penyelesaian sengketa di dunia usaha juga bisa semakin baik.

“Sudah dimulai diskusi informal dengan Pemda DKI untuk menggunakan teknologi digital untuk mempercepat izin bangunan. Kemudian terkahir, saya tetap mau mengkapitalisasi momentum yang sangat baik, dari MA dan pengadilan untuk terus memperbaiki dan menjaga momentum yang baik,” ujar Lembong.

 

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3709362/bkpm-persaingan-merebut-ranking-tinggi-kemudahan-berbisnis-sengit?_ga=2.83627411.4025590.1509761706-1243364467.1508815944

Hakim Putuskan Sidang Pidana Keterangan Palsu Kasus SMAK Dago Dilanjutkan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, memutuskan tetap melanjutkan sidang perkara pidana keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005 walau pun dua di antara tiga terdakwanya berdalih sakit.

Majelis Hakim yang dipimpin Toga Napitululu juga memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap Edward Soeryadjaya dan Maria Goretti Pattiwael. “Sidang tetap dilanjutkan hingga menunggu terdakwa Edward Soeryadjaya dan Maria Goretti Pattiwael sembuh,” ujar Toga dalam persidangan.

Selain keputusan tadi, Majelis Hakim PN Bandung yang menangani perkara dalam agenda persidangan juga menetapkan menolak eksepsi kuasa hukum para terdakwa keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005.

Usai persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suharja mengatakan, akan mematuhi putusan Majelis Hakim PN Bandung yang menangani perkara agar dilaksanakan pemeriksaan kesehatan lanjutan kepada terdakwa Edward Soeryadjaya dan Maria Goretti Pattiwael.

“Menyoal dua terdakwa lainnya, tetap kita tunggu mereka sampai sembuh sesuai keputusan Majelis Hakim,” ungkap Suharja.

Sebelumnya, terdakwa Edward Soeryadjaya dan Maria Goretti Pattiwael telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh rumah sakit independen yang ditunjuk pengadilan yaitu RSUD Tarakan Jakarta, RS Hasam Sadikin Bandung dan Dokter dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Berdasarkan pemeriksaan kesehatan dilakukan, kedua terdakwa dapat saja dihadirkan ke persidangan dengan syarat didampingi ahli medis. Bahkan, pihak RSUD Tarakan Jakarta mengakui tidak pernah menerbitkan surat sakit permanen untuk Edward Soeryadjaya.

Sidang pidana keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005 telah berlangsung sebanyak sebelas kali, namun terdakwa Edward Soeryadjaya dan Maria Goretti Pattiwael sekalipun tak pernah hadir.

Diketahui, hanya satu terdakwa lain Gustav Pattipeilohy yang kerap hadir pada persidangan. Ketiganya didakwa sebab dugaan menggunakan keterangan palsu Akta Notaris Nomor 3/18 November 2005 dalam perkara SMAK Dago.

 

Sumber : https://daerah.sindonews.com/read/1254329/21/hakim-putuskan-sidang-pidana-keterangan-palsu-kasus-smak-dago-dilanjutkan-1509727623