Kuasa Hukum Buni Yani Pertanyakan Pemeriksaan Kliennya

Tersangka dugaan penyebaran ujaran kebencian Buni Yani kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin, 9 Januari 2017. Buni yang memakai baju koko warna krem, hadir didampingi kuasa hukumnya, sekitar pukul 10.00 WIB.

“Hari ini Pak Buni Yani memenuhi panggilan Ditreskrimsus (Direktorat Kiminal Khusus) berkaitan dengan pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Cecep Suhardiman, kuasa hukum Buni Yani, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin, 9 Januari 2017.

Ia mengatakan, pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas kliennya. “Di surat panggilan masih Pasal 28 ayat 2 UU ITE, tambahannya kami belum tahu,” ujarnya.

Cecep mempertanyakan pemanggilan ini. Sebab, saat kejaksaan mengembalikan berkas Buni tersebut, sebenarnya harus dikembalikan lagi ke kejaksaan tinggi dalam waktu 14 hari.

Terlepas dari hal tersebut, dia mengatakan, kliennya hadir karena sebagai warga negara yang baik harus kooperatif. “Padahal dalam aturan Pak Buni punya hak untuk tak hadir tetapi dalam kesempatan ini Pak Buni kooperatif,” katanya.

Ia menuturkan, pihaknya tidak mengetahui apa yang kurang dalam berkas Buni Yani. Menurutnya, jika memang polisi tidak bisa melengkapi berkas perkara dan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini, ia meminta polisi menghentikan kasus ini.

“Kami harap bila dalam perkara ini tidak ada tindak pidana, jangan dipaksakan lah. Karena memang 14 hari aturan KUHAP itu tidak bisa dipenuhi penyidik,” katanya.

Sementara itu, Buni Yani mengatakan, pihaknya sudah melakukan riset terkait kasus yang menjeratnya. Menurut dia, jika polisi tidak bisa melengkapi berkas perkaranya dan memanggil dia kembali, itu sudah menyalahi aturan.

“Polisi menyalahi aturan, pertama KUHAP pasal 138. Kedua perja (peraturan jaksa) Nomor 36 Tahun 2011 Pasal 12 ayat 5, itu yang salah dari polisi kalau memeriksa saya hari ini,” ujarnya.

Sumber

Tersangka dugaan penyebaran ujaran kebencian Buni Yani kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin, 9 Januari 2017. Buni yang memakai baju koko warna krem, hadir didampingi kuasa hukumnya, sekitar pukul 10.00 WIB.

“Hari ini Pak Buni Yani memenuhi panggilan Ditreskrimsus (Direktorat Kiminal Khusus) berkaitan dengan pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Cecep Suhardiman, kuasa hukum Buni Yani, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin, 9 Januari 2017.

Ia mengatakan, pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas kliennya. “Di surat panggilan masih Pasal 28 ayat 2 UU ITE, tambahannya kami belum tahu,” ujarnya.

Cecep mempertanyakan pemanggilan ini. Sebab, saat kejaksaan mengembalikan berkas Buni tersebut, sebenarnya harus dikembalikan lagi ke kejaksaan tinggi dalam waktu 14 hari.

Terlepas dari hal tersebut, dia mengatakan, kliennya hadir karena sebagai warga negara yang baik harus kooperatif. “Padahal dalam aturan Pak Buni punya hak untuk tak hadir tetapi dalam kesempatan ini Pak Buni kooperatif,” katanya.

Ia menuturkan, pihaknya tidak mengetahui apa yang kurang dalam berkas Buni Yani. Menurutnya, jika memang polisi tidak bisa melengkapi berkas perkara dan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini, ia meminta polisi menghentikan kasus ini.

“Kami harap bila dalam perkara ini tidak ada tindak pidana, jangan dipaksakan lah. Karena memang 14 hari aturan KUHAP itu tidak bisa dipenuhi penyidik,” katanya.

Sementara itu, Buni Yani mengatakan, pihaknya sudah melakukan riset terkait kasus yang menjeratnya. Menurut dia, jika polisi tidak bisa melengkapi berkas perkaranya dan memanggil dia kembali, itu sudah menyalahi aturan.

“Polisi menyalahi aturan, pertama KUHAP pasal 138. Kedua perja (peraturan jaksa) Nomor 36 Tahun 2011 Pasal 12 ayat 5, itu yang salah dari polisi kalau memeriksa saya hari ini,” ujarnya.

Sumber http://metro.news.viva.co.id/news/read/868220-kuasa-hukum-buni-yani-pertanyakan-pemeriksaan-kliennya

INDEF : Dunia Usaha dan Investor Butuh Kepastian Hukum

Kepastian hukum mutlak diperlukan oleh pelaku bisnis. Beberapa kasus yang mencuat dan menanti kejelasan aturan hukum, misalnya sistem berbagi tumpangan atau ride sharing yang menjadi tren layanan transportasi yang dianut perusahaan oleh perusahaan peranti lunak seperti Go-Jek, Grab dan Uber. (more…)

Inskonstensi Hukum Jadi Tantangan Berinvestasi

Masih banyaknya tumpang tindih hukum masih menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai investasi. Padahal kepastian dalam hukum dalam berusaha dan berbisnis, menjadi salah satu aspek agar investor tidak kapok dan pergi meninggalkan Indonesia. (more…)

Desakan Divestasi Saham, Freeport Ingin Kepastian Hukum

PT Freeport Indonesia tetap berkeras menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batu Bara sebelum melepas 10,64 persen sahamnya. Padahal, pemerintah sudah menyatakan revisi PP 77 ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. (more…)