Prosedur Pengajuan Legalisasi Dokumen Indonesia di Kemenkumham RI

Jika sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana cara pemberlakukan Dokumen Asing di Indonesia, maka berikut ini akan dibahas tentang Bagaimana cara Pengajuan Permohonan Legalisasi Dokumen di Kementrian Hukum dan HAM. Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 sebagaimana telah diulas dalam artikel sebelumnya. Untuk mengajukan permohonan legalisasi, pemohon datang ke Kementrian Hukum dan HAM RI, khususnya Direktorat… Read more »

Notaris dan PPAT yang berbeda tempat kedudukan/wilayah jabatan

Tulisan DR Habib Adjie (Notaris & PPAT Kota Surabaya) Paska dibukanya hasil Ujian Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah menimbulkan persoalan baru, antara lain banyak peserta yang lulus tersebut, yang juga telah menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, ternyata ada yang berbeda tempat kedudukan (kota/kabupaten) dalam wilayah jabatan (propinsi) yang sama atau ada juga yang… Read more »

Notaris: Pejabat Umum Yang Bukan Pejabat Negara

Profesi notaris sering mendapat cibiran negatif, terutama mereka yang tengah berurusan dengan pembangunan rumah di suatu kawasan perumahan, atau hendak membeli tanah. Notaris sering dianggap membuat urusan sertifikasi rumah menjadi mahal dan berbelit-belit. Tak sedikit notaris dilaporkan ke Majelis Pengawas Notaris (MPN), baik di daerah maupun Pusat. Sekretaris MPN Pusat Martua Batubara mengungkapkan sepanjang 2010… Read more »

Prosedur Pengangkatan Notaris Sesuai Dengan UUJN (Pasal 4 & 7)

Untuk dapat melaksanakan tugas jabatan notaris, maka sebelumnya harus dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: 1. Mengajukan permintaan ke Departemen Hukum dan HAM untuk pengangkatan sebagai notaris, dengan melampirkan: Nama notaris yang akan dipakai; Ijazah-ijazah yang diperlukan; Surat pernyataan tidak memiliki jabatan rangkap; Apabila semua dokumen tersebut sudah lengkap dan telah diterima oleh departemen Hukum dan HAM,… Read more »