Batasan/ Kewajiban Baru Yang Timbul Sehubungan Dengan Adanya UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Pemukiman

” Luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi”. –UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman- Peraturan baru dari pemerintah tersebut memunculkan pertanyaan di kalangan notaris dan PPAT maupun di kalangan pengembang. Pasalnya, saat ini banyak terdapat rumah deret dan rumah tunggal yang luasnya… Read more »

Perwakilan, Kuasa, Pemberian Kuasa, Apa Bedanya?

Di masa sekarang hal mewakilii dianggap suatu hal yang lumrah dilakukan. Menjadi suatu kenyataan bahwa karena jarak, sakit, tidak berada di tempat, kesibukan, kecakapan dapat menjadi alasan tidak dapat dilakukannya sendiri suatu perbuatan hukum oleh orang yang berkepentingan. Apabila kita perhatikan lebih lanjut, perwakilan merupakan suatu lembaga yang “aneh”. Mengapa? Karena adanya perbuatan hukum yang… Read more »

Prosedur Pengajuan Legalisasi Dokumen Indonesia di Kemenkumham RI

Jika sebelumnya sudah dibahas tentang bagaimana cara pemberlakukan Dokumen Asing di Indonesia, maka berikut ini akan dibahas tentang Bagaimana cara Pengajuan Permohonan Legalisasi Dokumen di Kementrian Hukum dan HAM. Dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor : 09/A/KP/XII/2006/01 sebagaimana telah diulas dalam artikel sebelumnya. Untuk mengajukan permohonan legalisasi, pemohon datang ke Kementrian Hukum dan HAM RI, khususnya Direktorat… Read more »

Notaris dan PPAT yang berbeda tempat kedudukan/wilayah jabatan

Tulisan DR Habib Adjie (Notaris & PPAT Kota Surabaya) Paska dibukanya hasil Ujian Calon Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah menimbulkan persoalan baru, antara lain banyak peserta yang lulus tersebut, yang juga telah menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, ternyata ada yang berbeda tempat kedudukan (kota/kabupaten) dalam wilayah jabatan (propinsi) yang sama atau ada juga yang… Read more »