Ahli Ungkap ‘Kejanggalan’ Proses Penyidikan Polri

Seharusnya perkara-perkara yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan harus dihentikan penyidik agar ada kepastian hukum. Praktisi hukum yang juga ahli hukum acara pidana, Luhut MP Pangaribuan, mengungkap sebuah ‘kejanggalan’ dalam proses penanganan perkara pidana di Indonesia. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir data Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepolisian dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)… Read more »

Penting! Begini Caranya Maknai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

Kekeliruan pemaknaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berdampak pada kriminalisasi dan seolah-olah bentuk ketidakpastian hukum. Ada hal yang selama ini keliru ketika memaknai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sayangnya, pihak yang… Read more »

Ini Suka Duka Menjadi Pengacara Tersangka Pembunuhan

Setiap orang yang menjalani proses hukum, memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Setidaknya inilah yang menjadi prinsip Petrus Bala Pattiyona, pengacara senior yang beberapa kali pernah menjadi pembela terdakwa pembunuhan. Menjadi pengacara kasus pembunuhan diakui Petrus memberikan pengaruh kepada dirinya. Setidaknya ketika orang yang dibela dihukum mati padahal tidak bersalah, Petrus mengaku ikut larut dalam… Read more »

Apa Syarat-syarat Pendirian Kantor Konsultan Hukum?

Saya bersama teman-teman (Sarjana Hukum) bermaksud untuk mendirikan satu kantor konsultasi hukum nonlitigasi, mohon informasi wadah apakah yang paling cocok untuk kami? Syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk pendirian kantor ini dan adakah hal-hal lain yang harus kami perhatikan dan penuhi? Terima kasih. Jawaban : Sebelumnya perlu dipahami bahwa konsultan hukum non-litigasi atau yang memberikan… Read more »