Bahasa Hukum: ‘Pelaksana Tugas’, ‘Pelaksana Harian’, dan ‘Penjabat’

Normatifnya, Plt dan Plh tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya. Pengangkatannya pun cukup dengan Surat Perintah. Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kita sering mendengar singkatan Plt dan Plh. Plt singkatan dari Pelaksana Tugas; Plh singkatan dari Pelaksana Harian. Selain itu, ada pula istilah Penjabat (Pj) yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam praktik pun istilah ini… Read more »

Ahli Ungkap ‘Kejanggalan’ Proses Penyidikan Polri

Seharusnya perkara-perkara yang tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan harus dihentikan penyidik agar ada kepastian hukum. Praktisi hukum yang juga ahli hukum acara pidana, Luhut MP Pangaribuan, mengungkap sebuah ‘kejanggalan’ dalam proses penanganan perkara pidana di Indonesia. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir data Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Kepolisian dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)… Read more »

Penting! Begini Caranya Maknai Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor

Kekeliruan pemaknaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 berdampak pada kriminalisasi dan seolah-olah bentuk ketidakpastian hukum. Ada hal yang selama ini keliru ketika memaknai Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Sayangnya, pihak yang… Read more »