Implementasi Izin Investasi 3 Jam : 17 Notaris Sampaikan Minat ke BKPM

Setelah BKPM menerbitkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penamanan Modal. Kepala BKPM Franky Sibarani mengungkapkan telah ada 17 notaris yang melamar untuk perekrutan notaris dalam rangka mendukung program izin investasi 3 jam.

“Sejak dipasangnya iklan di media massa dan di website BKPM dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 5 Oktober 2015, tercatat 17 notaris telah menyampaikan surat minat ke BKPM. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga batas akhir penyampaikan surat minggu malam 11 Oktober 2015,” ujarnya

IMG-20151008-WA0004_resized_1

Menurutnya, peran notaris dalam kantor BKPM menjadi penting mengingat beberapa prosedur yang harus ditempuh dalam proses pendirian perusahaan membutuhkan jasa profesional notaris. Selain itu, beberapa prosedur seperti menyusun akta pendirian perseroan terbatas dan mengesahkan akta pendirian perseroran terbatas (PT) nantinya akan melibatkan in house notaris tersebut.

Franky menambahkan bahwa flownya setelah Izin Investasi selesai, maka calon investor dapat mengurus akta pendirian PT kemudian mengajukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, seleksi notaris akan dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang disyaratkan. Dengan adanya perekrutan notaris ini nantinya akan mengawal implementasi untuk mendukung layanan investasi 3 jam yang diinstruksikan oleh Presiden

Sementara Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Lestari Indah menambahkan bahwa proses selanjutnya dari perekrutan notaris setelah ditutupnya surat penyampaian minat adalah akan dilakukan seleksi administrasi.

“Mereka yang memenuhi persyaratan administrasi akan dilanjutkan dengan wawancara untuk mengetahui pengalaman kerja dan pengetahuannya tentang ketentuan/regulasi penanaman modal,” kata Lestari.

Dari keseluruhan notaris yang mendaftar, nantinya hanya dua notaris yang akan berkantor di BKPM untuk mendukung layanan investasi 3 jam. Oleh karena itu, nantinya BKPM akan memiliki dua layanan perizinan investasi, yaitu proses regular yang berlangsung selama ini yaitu layanan perizinan secara online dan layanan izin investasi 3 jam.

Dalam layanan izin investasi 3 jam, investor dapat memperoleh AnD izin investasi dari BKPM, akta perusahaan dan NPWP Perusahaan dalam kurun waktu tersebut. Oleh karena itu, dalam layanan izin investasi 3 jam ini, investor sebagai calon pemegang saham harus datang sendiri ke PTSP Pusat di BKPM karena diperlukan penandatangan akta perusahaan.

Untuk diketahui, layanan investasi 3 jam diperuntukkan pada proyek-proyek investasi nilai investasi dengan nilai paling sedikit Rp 100 miliar dan/atau proyek-proyek yang mampu menyerap tenaga kerja Indonesia paling sedikit 1.000 orang. (EVA)

SUMBER

http://swa.co.id/swa/trends/management/implementasi-izin-investasi-3-jam-17-notaris-sampaikan-minat-ke-bkpm

Kuasa Hukum Buni Yani Pertanyakan Pemeriksaan Kliennya

Tersangka dugaan penyebaran ujaran kebencian Buni Yani kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin, 9 Januari 2017. Buni yang memakai baju koko warna krem, hadir didampingi kuasa hukumnya, sekitar pukul 10.00 WIB.

“Hari ini Pak Buni Yani memenuhi panggilan Ditreskrimsus (Direktorat Kiminal Khusus) berkaitan dengan pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Cecep Suhardiman, kuasa hukum Buni Yani, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin, 9 Januari 2017.

Ia mengatakan, pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas kliennya. “Di surat panggilan masih Pasal 28 ayat 2 UU ITE, tambahannya kami belum tahu,” ujarnya.

Cecep mempertanyakan pemanggilan ini. Sebab, saat kejaksaan mengembalikan berkas Buni tersebut, sebenarnya harus dikembalikan lagi ke kejaksaan tinggi dalam waktu 14 hari.

Terlepas dari hal tersebut, dia mengatakan, kliennya hadir karena sebagai warga negara yang baik harus kooperatif. “Padahal dalam aturan Pak Buni punya hak untuk tak hadir tetapi dalam kesempatan ini Pak Buni kooperatif,” katanya.

Ia menuturkan, pihaknya tidak mengetahui apa yang kurang dalam berkas Buni Yani. Menurutnya, jika memang polisi tidak bisa melengkapi berkas perkara dan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini, ia meminta polisi menghentikan kasus ini.

“Kami harap bila dalam perkara ini tidak ada tindak pidana, jangan dipaksakan lah. Karena memang 14 hari aturan KUHAP itu tidak bisa dipenuhi penyidik,” katanya.

Sementara itu, Buni Yani mengatakan, pihaknya sudah melakukan riset terkait kasus yang menjeratnya. Menurut dia, jika polisi tidak bisa melengkapi berkas perkaranya dan memanggil dia kembali, itu sudah menyalahi aturan.

“Polisi menyalahi aturan, pertama KUHAP pasal 138. Kedua perja (peraturan jaksa) Nomor 36 Tahun 2011 Pasal 12 ayat 5, itu yang salah dari polisi kalau memeriksa saya hari ini,” ujarnya.

Sumber

Tersangka dugaan penyebaran ujaran kebencian Buni Yani kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin, 9 Januari 2017. Buni yang memakai baju koko warna krem, hadir didampingi kuasa hukumnya, sekitar pukul 10.00 WIB.

“Hari ini Pak Buni Yani memenuhi panggilan Ditreskrimsus (Direktorat Kiminal Khusus) berkaitan dengan pemeriksaan sebagai tersangka,” kata Cecep Suhardiman, kuasa hukum Buni Yani, kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin, 9 Januari 2017.

Ia mengatakan, pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas kliennya. “Di surat panggilan masih Pasal 28 ayat 2 UU ITE, tambahannya kami belum tahu,” ujarnya.

Cecep mempertanyakan pemanggilan ini. Sebab, saat kejaksaan mengembalikan berkas Buni tersebut, sebenarnya harus dikembalikan lagi ke kejaksaan tinggi dalam waktu 14 hari.

Terlepas dari hal tersebut, dia mengatakan, kliennya hadir karena sebagai warga negara yang baik harus kooperatif. “Padahal dalam aturan Pak Buni punya hak untuk tak hadir tetapi dalam kesempatan ini Pak Buni kooperatif,” katanya.

Ia menuturkan, pihaknya tidak mengetahui apa yang kurang dalam berkas Buni Yani. Menurutnya, jika memang polisi tidak bisa melengkapi berkas perkara dan tidak ada unsur pidana dalam kasus ini, ia meminta polisi menghentikan kasus ini.

“Kami harap bila dalam perkara ini tidak ada tindak pidana, jangan dipaksakan lah. Karena memang 14 hari aturan KUHAP itu tidak bisa dipenuhi penyidik,” katanya.

Sementara itu, Buni Yani mengatakan, pihaknya sudah melakukan riset terkait kasus yang menjeratnya. Menurut dia, jika polisi tidak bisa melengkapi berkas perkaranya dan memanggil dia kembali, itu sudah menyalahi aturan.

“Polisi menyalahi aturan, pertama KUHAP pasal 138. Kedua perja (peraturan jaksa) Nomor 36 Tahun 2011 Pasal 12 ayat 5, itu yang salah dari polisi kalau memeriksa saya hari ini,” ujarnya.

Sumber http://metro.news.viva.co.id/news/read/868220-kuasa-hukum-buni-yani-pertanyakan-pemeriksaan-kliennya

INDEF : Dunia Usaha dan Investor Butuh Kepastian Hukum

Kepastian hukum mutlak diperlukan oleh pelaku bisnis. Beberapa kasus yang mencuat dan menanti kejelasan aturan hukum, misalnya sistem berbagi tumpangan atau ride sharing yang menjadi tren layanan transportasi yang dianut perusahaan oleh perusahaan peranti lunak seperti Go-Jek, Grab dan Uber. (more…)

Inskonstensi Hukum Jadi Tantangan Berinvestasi

Masih banyaknya tumpang tindih hukum masih menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai investasi. Padahal kepastian dalam hukum dalam berusaha dan berbisnis, menjadi salah satu aspek agar investor tidak kapok dan pergi meninggalkan Indonesia. (more…)