Eks Peserta Lelang e-KTP Akui 14 Perusahaannya Fiktif

Mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera, Deniarto Suhartono, mengakui 14 perusahaan yang dimilikinya fiktif. Perusahaan itu beralamat sama di Lantai 27 Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan.

“Jadi semua perusahaan ini fiktif?” tanya hakim anggota Emilia Djaja Subagja saat sidang terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).

Empat belas perusahaan itu dimiliki Deniarto dengan mantan Komisaris PT Mondialindo Graha Perdana almarhum Haru Taher dan Cyprus Anthonia Tatali. Deniarto mengamini perusahaan-perusahaan itu fiktif.

“Iya bu (fiktif),” jawab Deniarto saat bersaksi.

Deniarto juga mengakui bahwa sejumlah perusahaan tersebut tidak memiliki akta notaris. Perusahaan tersebut juga diatur semuanya oleh almarhum Heru Taher.

“Nggak (akta notaris) kecuali saham yang saya bayar separuh. Saya tidak tahu karena semuanya yang mengatur Heru Taher,” kata Deniarto.

Hakim merasa heran dengan keterangan Deniarto sejumlah perusahaan itu yang dimilikinya. Modal perusahaan pun tidak dipunyai oleh dirinya.

“Jadi nggak ada modal sama sekali?” tanya hakim.

“Iya (nggak ada modal),” ujar Deniarto.

Lantas, hakim pun menanyakan tujuan berdirinya perusahaan tersebut. “Itu bagaimana bisa berdiri sampai segitu? Memang dari awal tujuannya seperti itu ya?” tanya.

“Iya, jadi kalau kita cari proyek kita cari investor,” jawab Deniarto.

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-3715447/eks-peserta-lelang-e-ktp-akui-14-perusahaannya-fiktif?_ga=2.21726651.1241879970.1510370853-1963255425.1510196481

Masuki Tahun Politik, OJK: Bisa Ciptakan Banyak Lapangan Kerja

Dua tahun ke depan, Indonesia akan memasuki tahun politik. Karena pada tahun 2018 akan berlangsung Pilkada serentak di sejumlah daerah, sementara pada tahun 2019 nanti Indonesia akan melangsungkan Pemilihan Presiden.

 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir akan adanya tahun politik pada dua tahun mendatang. Karena menurutnya tahun politik bisa dijadikan ajang sebagai penciptaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

“Untuk itu dan kondisi kita di tahun 2018-2019 ini adalah bagaimana situasi Pilkada itu bisa memberikan opportuniti bagi masyarakat bisa bekerja lebih banyak,” ujarnya saat ditemui di Kantor OJK, Jakarta, Jumat (10/11/2017).

 

Wimboh mencontohkan, dengan adanya tahun politik masyarakat bisa membuat baju untuk partai atau calon-calon tertentu. Jika semakin banyak yang dipesan, maka sudah dipastikan jika pendapatan masyarakat akan bertambah.

“Misalnya nyetak-nyetak kaos lebih banyak, spending lebih banyak sehingga justru muter. Dan kita sudah bertahun-tahun mengalami Pilkada tidak ada masalah,” jelasnya.

 

Dengan begitu lanjut Wimboh, kondisi politik bisa menunjang peningkatan ekonomi dalam dua tahun mendatang. Dan itu juga bisa meningkatkan likuiditas dan permodalan perbankan yang setiap tahunya.

“Ini yang mendorong bahwa kita akan lebih baik di tahun 2018. Kondisi dalam negeri semuanya bagus. Likuiditas saat ini juga cukup kuat, permodalan perbankan kuat 23% cenderung meningkat terus setiap tahun,” jelasnya.

Sumber : https://economy.okezone.com/read/2017/11/10/20/1811986/masuki-tahun-politik-ojk-bisa-ciptakan-banyak-lapangan-kerja

Pengacara Novanto Dapat Saham PT terkait Peserta Lelang e-KTP Cuma-cuma

Dalam persidangan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, terungkap perusahaan yang terkait proyek e-KTP memiliki kaitan dengan Setya Novanto dan keluarganya. Terkait hal itu, pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, memberi penjelasan.

 

“Ada PT namanya Mondialindo Graha Perdana (MGP) tanggal 26 Mei 1998, Pak Setya Novanto memiliki 700 saham dan menjadi komisaris utama daripada MGP dengan akte notaris nomor 19,” ucap Fredrich di kantornya, Jalan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2017).

Fredrich menyebut Novanto mendapatkan saham itu secara cuma-cuma. Menurutnya, pemberian cuma-cuma itu karena Novanto memiliki jabatan.

 

“Kemudian saham ini dapat darimana? Jadi harus dimengerti, khususnya di Indonesia ini, kalau seorang ini punya nama, apalagi punya jabatan, pada umumnya sama pengusaha itu dirangkul, ayo masuk ke PT saya, saham itu dikasih secara cuma-cuma. Jadi beliau ini tidak membeli saham tapi diberi cuma-cuma, 700 saham daripada MGP,” kata Fredrich.

 

Setelah itu pada 31 Maret 2003, Fredrich menyebut ada penjualan seluruh saham Novanto di MGP. Menurut Fredrich, saham itu dikembalikan tanpa Novanto menerima uang.

 

“Jadi waktu itu Pak Setya Novanto tidak bisa menjadi komisaris utama karena kegiatan politik beliau makin padat, kemudian beliau melepaskan sahamnya kepada MGP, dikembalikan tanpa menerima uang,” kata Fredrich.

Selain itu, Fredrich menjelaskan pula soal istri dan anak-anak Novanto yang disebut pula dalam sidang itu. Fredrich membenarkan bila 2 anak dan istri Novanto memang memiliki saham.

 

“Bahwa ibu atau istri Setya Novanto dan anaknya sebagai pemegang saham dari MGP masing-masing 5.000 dan 3.000 saham di mana istrinya Pak Setya Novanto menjadi komisaris. Perlu saya tegaskan di sini, ini dilakukan sepihak karena waktu 18 Juni 2008, baik ibu maupun putranya ini sedang berada di Amerika Serikat, tapi karena diberi saham lagi sama mereka, karena kan tidak pada Pak Setya Novanto, pada istri dan anaknya, kemudian ditandatanganilah akte tersebut setelah beliau kembali dari Amerika Serikat,” ucap Fredrich.

 

Namun pada tahun 2011, menurut Fredrich, ada perubahan pemegang saham. Saat itu, Reza Herwindo (anak Novanto) dan Deisti Astriani (istri Novanto) telah melepas saham mereka.

 

“Ibu Deisti dan Reza, anaknya dari Pak Setya Novanto telah menjual atau melepaskan saham dari semua kepemilikan saham MGP dan tidak memiliki kontribusi berarti, tidak memiliki kepentingan apapun dalam perusahaan tersebut,” kata Fredrich.

 

Menurut Fredrich, saham itu dilepas karena keduanya tidak aktif dan tidak mengerti apa yang dikerjakan. Fredrich menyebut keduanya merupakan passive partner yang tidak tahu apa-apa.

Selain itu, Fredrich juga menjelaskan tentang PT Murakabi Sejahtera, perusahaan yang ikut konsorsium proyek e-KTP. Menurut Fredrich, perusahaan itu sudah dilikuidasi.

 

“Kemudian ada namanya PT Murakabi Sejahtera, sepengetahuan kami lihat dari surat-surat, berdiri tahun 2007 dan informasinya ada kaitan dengan MGP di mana sekitar tahun itu Pak Setya Novanto sudah tidak lagi menjadi pengurus atau pemegang saham MGP. Dan sekarang perlu saya jelaskan Murakabi posisinya sudah dilikuidasi, sudah dibubarkan,” ucapnya.

 

“Nah ini sekali lagi saya tegaskan, Pak Setya Novanto, istri beliau, termasuk putra-putra beliau sama sekali tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh PT Murakabi, karena waktu Murakabi ikut tender, beliau-beliau sudah keluar dari PT tersebut,” kata Fredrich menjelaskan.

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-3717393/pengacara-novanto-dapat-saham-pt-terkait-peserta-lelang-e-ktp-cuma-cuma?_ga=2.128084044.170327165.1510196482-1963255425.1510196481

 

Pengundian Periode Kedua HUT ke-15 Toko Alaska, Ini Daftar Hadiah Menariknya

Manajemen Toko Alaska, siapakan puluhan hadiah menarik di pengundian periode kedua yang digelar di tenant elektronika, Jl Pengayoman, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (8/11/2017).

Ragam hadiah menarik tersebut, diantaranya, satu unit mobil, empat paket umroh, tiga unit sepeda motor, lima kulkas, lima Tv LED, lima mesim cuci dua tabung, lima smartphone dan puluhan reskuker.

Untuk pemenang hadiah mobil, paket umroh dan motor diharuskan membayar pajak 25 persen.

Notaris pengundian kupon ini, Hendrik Jaury, mengatakan, bagi pemenang diwajibkan menunjukkan identitasnya saat pengambilan hadiah.

“Jika tidak hadir dipengundian ini maka akan dikonfirmasi. Adapun batas pengambilan hadiah ialah 60 hari setelah pengundian,” katanya.

Sementara perwakilan dari Dinas Sosial Sulawesi Selatan, Syamsuri Made Ali, mengatakan, jika hadiah tidak diambil dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka akan dialihkan ke Dinas Sosial.

Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat, karena diundi secara resmi dengan menghadirkan Notaris, Dinas Sosial Sulsel serta pihak kepolisian.

Sumber : http://makassar.tribunnews.com/2017/11/08/pengundian-periode-kedua-hut-ke-15-toko-alaska-ini-daftar-hadiah-menariknya