Inskonstensi Hukum Jadi Tantangan Berinvestasi

Masih banyaknya tumpang tindih hukum masih menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai investasi. Padahal kepastian dalam hukum dalam berusaha dan berbisnis, menjadi salah satu aspek agar investor tidak kapok dan pergi meninggalkan Indonesia.

Pakar hukum dan pengacara kondang Todung Mulya Lubis, mengatakan, masih banyak celah hukum yang selama ini merugikan investor ketika memulai masuk dan beroperasi di Indonesia. Celah-celah itu ia katakan menimbulkan wilayah abu-abu, inskonsistensi yang terkadang bahkan menjurus ke kriminalisasi.

Praktek-praktek tersebut ia katakan banyak ditemui di pemerintahan daerah. Aturan-aturan daerah banyak yang bertentangan dengan kebjakan pemerintahan pusat maupun undang-undang. “Kadang-kadang peraturan di daerah juga tidak sesuai dengan undang-undang. Ini menimbulkan kebingunan untuk dunia usaha,” katanya dalam diskusi pakar yang dihelat oleh Bisnis Indonesia.

(more…)

Desakan Divestasi Saham, Freeport Ingin Kepastian Hukum

PT Freeport Indonesia tetap berkeras menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batu Bara sebelum melepas 10,64 persen sahamnya. Padahal, pemerintah sudah menyatakan revisi PP 77 ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Kami hanya ingin aturan yang pasti. Sebab, skema pelepasan saham tidak diatur dalam PP 77 Tahun 2014,” ujar juru bicara Freeport, Riza Pratama, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 5 November 2015.

Menurut Riza, Freeport tidak bisa melepas saham tanpa kepastian hukum. Perusahaan juga meminta kepastian komponen fiskal yang bersifat tetap (nailed down) agar investasi berjalan mulus.

(sumber foto: PT Freeport Indonesia)

(sumber foto: PT Freeport Indonesia)

Menanggapi sikap Freeport, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Teguh Pamudji meminta Freeport segera melaksanakan kewajiban divestasi saham. Sebab, aturan di dalam PP Nomor 77 Tahun 2014 sudah sangat jelas sehingga bisa dipakai sebagai landasan divestasi.

Teguh mengatakan revisi PP 77 ditunda dengan tujuan merancang kebijakan usaha mineral dan batu bara yang lebih komprehensif. “Revisi bisa berjalan jika payung hukum induknya, yaitu Undang-Undang Minerba, juga selesai diubah,” ujarnya.

(more…)

Kuasa Hukum RJ Lino Menilai Penetapan Tersangka KPK Tidak Sah

Kuasa hukum mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino, Maqdir Ismail, menilai penetapan status tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan tanpa memiliki bukti adanya kerugian negara dan penyidikan dilakukan oleh penyidik yang tidak sah.

Kuasa hukum mantan Dirut Pelindo II, Maqdir Ismail. (sumber foto: antaranews.com)

Kuasa hukum mantan Dirut Pelindo II, Maqdir Ismail. (sumber foto: antaranews.com)

“Ketika ditetapkan tersangka ternyata belum ada penghitungan kerugian negara oleh BPK. Pihak KPK masih menjelaskan penghitungan kerugian belum selesai tetapi Pak Lino sudah ditetapkan tersangka. Penetapan tersangka harus ada kerugian negaranya, penghitungan harus dilakukan oleh ahli. Penetapan tersangkanya tidak sah,” ujar Maqdir dalam jumpa pers seusai sidang praperadilan RJ Lino di Pengadilan Jakarta Selatan, (11/1).

Selain itu penyelidikan oleh KPK mulai dilakukan tahun 2014 tidak sah karena penyidik KPK dalam kasus ini yaitu pegawai BPK maupun BPKP dalam status aktif yang artinya melanggar ketentuan sesuai pasal 39 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan “Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK.”

(more…)

Bahasa Hukum: ‘Pelaksana Tugas’, ‘Pelaksana Harian’, dan ‘Penjabat’

Normatifnya, Plt dan Plh tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya. Pengangkatannya pun cukup dengan Surat Perintah.

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, kita sering mendengar singkatan Plt dan Plh. Plt singkatan dari Pelaksana Tugas; Plh singkatan dari Pelaksana Harian. Selain itu, ada pula istilah Penjabat (Pj) yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam praktik pun istilah ini sering dipakai jika ada kekosongan sementara di jabatan tertentu seperti Ketua KPK atau Kapolri, atau pada jabatan struktural lainnya.

Setidaknya ada dua hal yang perlu diperjelas dari istilah-istilah di atas. Pertama, apa pengertian atau maksud ‘Pelaksana Tugas’, ‘Pelaksana Harian’, dan ‘Penjabat’. Kedua, jika dilekatkan dengan jabatan seseorang apakah istilah-istilah itu memiliki konsekuensi hukum.

Bahasa Hukum: ‘Pelaksana Tugas’, ‘Pelaksana Harian’, dan ‘Penjabat’

Salah satu cara memberikan penjelasan atas hal pertama adalah melihat istilah dan definisi frasa tadi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Istilah Plt dan Plh antara lain disebut dalam Pasal 34 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Rumusannya: “Apabila Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugasnya, maka Atasan Pejabat yang bersangkutan dapat menunjuk Pejabat Pemerintahan yang memenuhi persyaratan untuk bertindak sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas”.

(more…)