INDEF : Dunia Usaha dan Investor Butuh Kepastian Hukum

Kepastian hukum mutlak diperlukan oleh pelaku bisnis. Beberapa kasus yang mencuat dan menanti kejelasan aturan hukum, misalnya sistem berbagi tumpangan atau ride sharing yang menjadi tren layanan transportasi yang dianut perusahaan oleh perusahaan peranti lunak seperti Go-Jek, Grab dan Uber.

Masih banyak contoh besar lainnya seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, dan juga yang menggemparkan tentang penghentian sementara pelaksanaan reklamasi pantai utara.

Melihat beberapa contoh di atas, Ali Tranghanda pengamat properti dari Indonesia Property Watch dengan tidak dilanjutkan sementara saja sudah menjadi preseden buruk bagi kepastian hukum di Indonesia. Karena akan merugikan bagi pelaku bisnis, apalagi proyek itu sudah berjalan dan dibatalkan begitu saja.

images-5

Enny Sri Hartati pengamat dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) berpendapat dunia usaha dan iklim investasi membutuhkan kepastian hukum berupa regulasi yang berkekuatan hukum tetap.

Ia menambahkan ekonomi dan bisnis itu butuh kepastian, jangan sampai berubah-ubah. Kalau tidak ada kepastian bagaimana bisa sustainable.

Diakuinya, setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah merupakan kebijakan yang berkekuatan hukum tetap dan sudah mempertimbangkan harmonisasi dengan sektor lain, sehingga tidak perlu ada pihak lain yang menggugat.

“Mestinya memang tidak boleh bertentangan. Kalau sebuah kebijakan harus berubah karena ada pihak yang menentang, maka yang menjadi korban adalah dunia usaha. Aturan apapun, termasuk soal reklamasi,” tegas Enny.

Dia juga menyoroti soal kebijakan penghentian sementara reklamasi, yang menurutnya tidak berkekuatan hukum tetap dan bukan sebagai solusi. “Itu sifatnya hanya penundaan, atau seperti putusan sela. Yang terpenting, ke depannya kebijakan ini seperti apa,” jelasnya.

Karena masa penghentian sementara ini dijadikan momen untuk mengharmonisasikan kebijakan reklamasi tersebut dengan kebijakan terkait lainnya.

Sumber: http://swa.co.id/business-strategy/indef-dunia-usaha-dan-investor-butuh-kepastian-hukum

Inskonstensi Hukum Jadi Tantangan Berinvestasi

Masih banyaknya tumpang tindih hukum masih menjadi tantangan untuk meningkatkan nilai investasi. Padahal kepastian dalam hukum dalam berusaha dan berbisnis, menjadi salah satu aspek agar investor tidak kapok dan pergi meninggalkan Indonesia.

Pakar hukum dan pengacara kondang Todung Mulya Lubis, mengatakan, masih banyak celah hukum yang selama ini merugikan investor ketika memulai masuk dan beroperasi di Indonesia. Celah-celah itu ia katakan menimbulkan wilayah abu-abu, inskonsistensi yang terkadang bahkan menjurus ke kriminalisasi.

Praktek-praktek tersebut ia katakan banyak ditemui di pemerintahan daerah. Aturan-aturan daerah banyak yang bertentangan dengan kebjakan pemerintahan pusat maupun undang-undang. “Kadang-kadang peraturan di daerah juga tidak sesuai dengan undang-undang. Ini menimbulkan kebingunan untuk dunia usaha,” katanya dalam diskusi pakar yang dihelat oleh Bisnis Indonesia.

(more…)

Desakan Divestasi Saham, Freeport Ingin Kepastian Hukum

PT Freeport Indonesia tetap berkeras menunggu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batu Bara sebelum melepas 10,64 persen sahamnya. Padahal, pemerintah sudah menyatakan revisi PP 77 ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Kami hanya ingin aturan yang pasti. Sebab, skema pelepasan saham tidak diatur dalam PP 77 Tahun 2014,” ujar juru bicara Freeport, Riza Pratama, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, 5 November 2015.

Menurut Riza, Freeport tidak bisa melepas saham tanpa kepastian hukum. Perusahaan juga meminta kepastian komponen fiskal yang bersifat tetap (nailed down) agar investasi berjalan mulus.

(sumber foto: PT Freeport Indonesia)

(sumber foto: PT Freeport Indonesia)

Menanggapi sikap Freeport, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Teguh Pamudji meminta Freeport segera melaksanakan kewajiban divestasi saham. Sebab, aturan di dalam PP Nomor 77 Tahun 2014 sudah sangat jelas sehingga bisa dipakai sebagai landasan divestasi.

Teguh mengatakan revisi PP 77 ditunda dengan tujuan merancang kebijakan usaha mineral dan batu bara yang lebih komprehensif. “Revisi bisa berjalan jika payung hukum induknya, yaitu Undang-Undang Minerba, juga selesai diubah,” ujarnya.

(more…)

Kuasa Hukum RJ Lino Menilai Penetapan Tersangka KPK Tidak Sah

Kuasa hukum mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino, Maqdir Ismail, menilai penetapan status tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan tanpa memiliki bukti adanya kerugian negara dan penyidikan dilakukan oleh penyidik yang tidak sah.

Kuasa hukum mantan Dirut Pelindo II, Maqdir Ismail. (sumber foto: antaranews.com)

Kuasa hukum mantan Dirut Pelindo II, Maqdir Ismail. (sumber foto: antaranews.com)

“Ketika ditetapkan tersangka ternyata belum ada penghitungan kerugian negara oleh BPK. Pihak KPK masih menjelaskan penghitungan kerugian belum selesai tetapi Pak Lino sudah ditetapkan tersangka. Penetapan tersangka harus ada kerugian negaranya, penghitungan harus dilakukan oleh ahli. Penetapan tersangkanya tidak sah,” ujar Maqdir dalam jumpa pers seusai sidang praperadilan RJ Lino di Pengadilan Jakarta Selatan, (11/1).

Selain itu penyelidikan oleh KPK mulai dilakukan tahun 2014 tidak sah karena penyidik KPK dalam kasus ini yaitu pegawai BPK maupun BPKP dalam status aktif yang artinya melanggar ketentuan sesuai pasal 39 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan “Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK.”

(more…)